Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DJP Diminta Lakukan Digitalisasi Cegah Permainan Petugas-Wajib Pajak

Kompas.com - 28/03/2023, 17:21 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai perlu menerapkan digitalisasi pemungutan pajak buat menekan potensi penyimpangan kongkalikong antara petugas pajak nakal dan wajib pajak dalam metode tatap muka atau manual.

"Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua, sistemnya apa? Ya digitalisasi. Masa orang hebat-hebat di Departemen Keuangan, di Dirjen Pajak enggak bisa membuat sistem begini. Ini masalah mau atau tidak saja," kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, dalam Raker Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023), dikutip dari tayangan YouTube TV Parlemen.

Menurut Mekeng, digitalisasi sistem pemungutan pajak bisa menghindari potensi permainan atau penyimpangan seperti pemerasan yang dilakukan petugas pajak (fiskus) dan wajib pajak.

Baca juga: Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

"Kalau kita nggak bisa buat sendiri kita minta dari luar negeri suruh buatin sistemnya. Yang penting WP (wajib pajak) itu sudah tidak lagi ketemu dengan si fiskus," ucap Mekeng.

Mekeng menilai potensi penyimpangan dalam sistem pemungutan pajak akan tetap terjadi jika metode manual dipertahankan.

Dia juga menilai kasus kepemilikan harta tak wajar seperti mantan Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak (DJP) Kanwil Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo (RAT) atau kasus korupsi di lingkungan Dirjen Pajak akan terus terjadi, jika tidak menerapkan terobosan buat mencegah penyimpangan itu.

"Apalagi kalau wajib pajaknya dia tahu punya kesalahan, ketemu fiskus yang mentalnya babak belur. Terjadi transaksi, itu tidak bisa dihindari," ujar Mekeng.

Baca juga: Beda Pendapat Pimpinan soal Kasus Rafael Terkait Suap atau Gratifikasi, KPK Sebut Wajar

Kepemilikan harta tak wajar Rafael menjadi sorotan setelah sang anak, Mario Dandy Satrio (20), menganiaya D (17).

Jika dilihat dari profil posisi terakhirnya sebagai seorang pejabat eselon III, maka sumber kekayaan Rafael yang mencapai Rp 56 miliar dinilai janggal.

Mekeng menilai kemungkinan para pejabat pajak nakal seperti Rafael yang mempunyai kekayaan tidak wajar diduga akan kembali terungkap. Sebab menurut dia para pejabat pajak dengan tingkat eselon di bawah Rafael masih berkeliaran dan kerap mengancam wajib pajak.

"Setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada, mungkin levelnya level yang di bawahnya RAT. Dia ini kan eselon III, di bawah eselon ini punya masih banyak yang berkeliaran yang kerjaannya mengancam-ancam pengusaha dan ujungnya memeras," ujar Mekeng.

Baca juga: KPK Imbau Rafael Alun Trisambodo Tak Kabur ke Luar Negeri

Menurut Mekeng, terungkapnya kekayaan tidak wajar milik Rafael adalah balasan karena dinilai terlampau banyak menerima uang haram.

Akan tetapi, Mekeng memaklumi jika terdapat pejabat yang menerima uang haram dalam jumlah kecil.

"Kebanyakan dia makan uang haram itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil enggak apa-apa lah. Ini makan uang haram sampai begitu berlebih, maka Tuhan marah," ujar Mekeng.

"Itu standar dalam nilai hidup itu. Enggak ada di dunia ini juga yang jadi malaikat. Tapi juga jangan jadi setan benar," lanjut Mekeng.

Baca juga: Wakil Ketua KPK Teman Rafael Alun, Dewas Diminta Terus Pantau

Mekeng juga mengaku tidak mempercayai Rafael memiliki rumah mewah di Perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan.

"Gila ini yang namanya RAT punya rumah di Simpruk, saya dengar ada (harganya) Rp 65 miliar. Saya mikir kapan gua bisa rumah ini, nggak pernah bisa berpikir, bu," kata Mekeng kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"(Rafael Alun) punya rumah di Yogya, begitu hebat. Gila," sambung Mekeng disambut tawa peserta Raker yang hadir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com