Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com - 17/10/2018, 08:13 WIB
- --

KOMPAS.comKompas.com secara resmi tersertifikasi dalam jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Di dunia, selain Kompas.com, baru ada 49 lembaga lain yang mendapat sertifikasi ini.

"Di era digital saat ini, masyarakat dihadapkan pada banjir informasi yang serba tidak pasti kebenarannya. Sertifikasi IFCN ini meneguhkan komitmen Kompas.com yang selalu menguji setiap informasi untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dengan upaya ini, hoaks yang marak dan menyamar sebagai informasi bisa dilawan," kata Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho memberikan sambutan saat perayaan HUT Kompas.com di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Berbagai acara dan kegiatan meramaikan acara HUT yang ke 23  Kompas.com yang jatuh pada tanggal 14 September.KOMPAS.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Pemimpin Redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho memberikan sambutan saat perayaan HUT Kompas.com di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah Selatan, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Berbagai acara dan kegiatan meramaikan acara HUT yang ke 23 Kompas.com yang jatuh pada tanggal 14 September.
Secara khusus, sejak awal tahun 2018, Kompas.com memiliki rubrik Hoaks atau Fakta. Rubrik ini khusus berisi berita-berita hasil verifikasi wartawan Kompas.com atas sejumlah informasi dan isu yang beredar luas di masyarakat yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Hampir setiap hari, Tim Hoaks atau Fakta Kompas.com melakukan verifikasi dengan turun langsung ke lapangan dan menelusuri sumber-sumber yang kredibel untuk memastikan kebenaran sebuah informasi.

Database Hoaks atau Fakta yang ditelusuri Kompas.com bisa dilihat di sini.

Bekerja sama dengan Turnbackhoax.id, Kompas.com juga menerima laporan masyarakat atas sejumlah informasi yang ingin diverifikasi. Formulir laporan masyarakat bisa dilihat di sini agar siapa pun bisa berpartisipasi. 

Rubrik khusus ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan IFCN memasukkan Kompas.com sebagai jejaring lembaga penguji internasional.

Pertimbangan lain yang dijadikan dasar adalah sikap Kompas.com yang non-partisan, transparan dalam sumber pendanaan, dan selalu mengutip sumber-sumber yang kredibel untuk setiap beritanya.

Di antara 49 lembaga yang tersertifikasi dalam jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network), ada lima lembaga dari Indonesia.

Lima lembaga itu adalah Kompas.com, Tirto.idLiputan6.comTempo.co, dan Mafindo (turnbackhoax.id).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X