Salin Artikel

DJP Diminta Lakukan Digitalisasi Cegah Permainan Petugas-Wajib Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai perlu menerapkan digitalisasi pemungutan pajak buat menekan potensi penyimpangan kongkalikong antara petugas pajak nakal dan wajib pajak dalam metode tatap muka atau manual.

"Hanya sistem yang bisa menghentikan ini semua, sistemnya apa? Ya digitalisasi. Masa orang hebat-hebat di Departemen Keuangan, di Dirjen Pajak enggak bisa membuat sistem begini. Ini masalah mau atau tidak saja," kata Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, dalam Raker Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3/2023), dikutip dari tayangan YouTube TV Parlemen.

Menurut Mekeng, digitalisasi sistem pemungutan pajak bisa menghindari potensi permainan atau penyimpangan seperti pemerasan yang dilakukan petugas pajak (fiskus) dan wajib pajak.

"Kalau kita nggak bisa buat sendiri kita minta dari luar negeri suruh buatin sistemnya. Yang penting WP (wajib pajak) itu sudah tidak lagi ketemu dengan si fiskus," ucap Mekeng.

Mekeng menilai potensi penyimpangan dalam sistem pemungutan pajak akan tetap terjadi jika metode manual dipertahankan.

"Apalagi kalau wajib pajaknya dia tahu punya kesalahan, ketemu fiskus yang mentalnya babak belur. Terjadi transaksi, itu tidak bisa dihindari," ujar Mekeng.

Kepemilikan harta tak wajar Rafael menjadi sorotan setelah sang anak, Mario Dandy Satrio (20), menganiaya D (17).

Jika dilihat dari profil posisi terakhirnya sebagai seorang pejabat eselon III, maka sumber kekayaan Rafael yang mencapai Rp 56 miliar dinilai janggal.

Mekeng menilai kemungkinan para pejabat pajak nakal seperti Rafael yang mempunyai kekayaan tidak wajar diduga akan kembali terungkap. Sebab menurut dia para pejabat pajak dengan tingkat eselon di bawah Rafael masih berkeliaran dan kerap mengancam wajib pajak.

"Setelah kasus RAT ini bukan berarti sudah tidak ada, mungkin levelnya level yang di bawahnya RAT. Dia ini kan eselon III, di bawah eselon ini punya masih banyak yang berkeliaran yang kerjaannya mengancam-ancam pengusaha dan ujungnya memeras," ujar Mekeng.

Menurut Mekeng, terungkapnya kekayaan tidak wajar milik Rafael adalah balasan karena dinilai terlampau banyak menerima uang haram.

Akan tetapi, Mekeng memaklumi jika terdapat pejabat yang menerima uang haram dalam jumlah kecil.

"Kebanyakan dia makan uang haram itu. Kalau makan uang haram kecil-kecil enggak apa-apa lah. Ini makan uang haram sampai begitu berlebih, maka Tuhan marah," ujar Mekeng.

"Itu standar dalam nilai hidup itu. Enggak ada di dunia ini juga yang jadi malaikat. Tapi juga jangan jadi setan benar," lanjut Mekeng.

Mekeng juga mengaku tidak mempercayai Rafael memiliki rumah mewah di Perumahan Simpruk Golf 13, Kecamatan Grogol, Jakarta Selatan.

"Gila ini yang namanya RAT punya rumah di Simpruk, saya dengar ada (harganya) Rp 65 miliar. Saya mikir kapan gua bisa rumah ini, nggak pernah bisa berpikir, bu," kata Mekeng kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"(Rafael Alun) punya rumah di Yogya, begitu hebat. Gila," sambung Mekeng disambut tawa peserta Raker yang hadir.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/28/17212951/djp-diminta-lakukan-digitalisasi-cegah-permainan-petugas-wajib-pajak

Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke