Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Kompas.com - 25/04/2024, 15:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 22 April 2024.

Dilansir dari salinan Perpres Nomor 55 yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Kamis (25/4/2024), UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Fungsi dari UPTD PPA yakni memberi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi dan masalah lainnya.

Baca juga: Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Kemudian dijelaskan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib membentuk UPTD PPA sebagai pelaksana teknis operasional pada satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Masing-masing didirikan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pembentukan UPTD PPA provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri dan dikonsultasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Sementara itu, pembentukan UPTD PPA kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari menteri dan dikonsultasikan tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Adapun UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, keluarga korban dan atau saksi.

Baca juga: Indonesia Tak Kurang Aturan Perlindungan Perempuan, Penegakan Hukumnya Perlu Dibenahi

Dalam menyelenggarakan penanganan, perlindungan dan pemulihan korban, UPTD PPA provinsi dan UPTD PPA kabupaten/kota memiliki 11 tugas, yaitu:

1. Menerima laporan atau penjangkauan korban

2. Memberikan informasi tentang hak korban

3. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis

4. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan

5. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan reintegrasi sosial

6. Menyediakan layanan hukum

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Afriansyah Noor Bakal Gugat SK Kemenkumham Soal Kepengurusan Baru PBB

Afriansyah Noor Bakal Gugat SK Kemenkumham Soal Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Tenda Jemaah Haji Bermasalah, Menko PMK: Saya Sudah Wanti-wanti Agar Diperhatikan

Tenda Jemaah Haji Bermasalah, Menko PMK: Saya Sudah Wanti-wanti Agar Diperhatikan

Nasional
Lampaui Jepang dan Inggris, Peringkat Daya Saing Indonesia Melonjak ke Posisi 27

Lampaui Jepang dan Inggris, Peringkat Daya Saing Indonesia Melonjak ke Posisi 27

Nasional
Menag Tanggapi Evaluasi Timwas Haji soal AC Mati hingga Tenda Overkapasitas

Menag Tanggapi Evaluasi Timwas Haji soal AC Mati hingga Tenda Overkapasitas

Nasional
Jokowi Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Ketum Parpol

Jokowi Klaim Tak Bahas Pilkada saat Bertemu Ketum Parpol

Nasional
Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Menko PMK Akui Belum Ada Solusi Overkapasitas Tenda Jemaah Haji

Nasional
Cegah Judi 'Online', Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Cegah Judi "Online", Pemerintah Disarankan Buka Kawasan Khusus Kasino

Nasional
Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Lantik Pj Gubernur Lampung, Mendagri Tekankan Pentingnya Kemampuan Komunikasi

Nasional
Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi 'Online' Dianggap Kurang Kerjaan

Usul Bansos Buat Keluarga Pelaku Judi "Online" Dianggap Kurang Kerjaan

Nasional
Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Nasional
Niat Politik Pemerintah Perangi Judi 'Online' Dianggap Kurang Kuat

Niat Politik Pemerintah Perangi Judi "Online" Dianggap Kurang Kuat

Nasional
Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Lestarikan Lingkungan di Wilayah Operasi, Antam Rehabilitasi DAS Poleang

Nasional
Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya 'Nganggur'

Pj Kepala Daerah Harus Mundur jika Maju Pilkada, Mendagri: Risikonya "Nganggur"

Nasional
Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Menanti Keputusan Golkar: Relakan Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta atau Jaga Elektoral di Jabar untuk 2029

Nasional
Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi 'Online', Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Ide Bansos Buat Keluarga Pejudi "Online", Pemerintah Dianggap Ogah Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com