Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Pengesahan 3 UU Kontroversial

"Tiap ada upaya penolakan, mereka (DPR dan pemerintah) cuek, berpikir bahwa semuanya akan reda sendiri. Mereka cuek dengan tekanan publik. Jadi membiarkan dan mengabaikan sikap-sikap kritis masyarakat terhadap undang-undang," kata Asep, Selasa (20/10/2020).

Pengajar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, melihat Jokowi berupaya keras mengejar target pemerintahannya tetapi dengan meminggirkan pelibatan masyarakat.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Pemerintah Diminta Lebih Mendengar Suara Rakyat

Suara-suara kritis publik tidak didengarkan, komunikasi publik pemerintah pun buruk.

"Yang kurang, pertama, adalah komunikasi publik. Yang kedua, pemerintah termasuk DPR miskin untuk mendengarkan, kurang mau mendengarkan masyarakat," ujar Hendri. 

Buka dialog

Asep pun meminta Presiden Jokowi agar dapat menerima kritik dan membuka ruang dialog.

Menurutnya, presiden sudah semestinya mengubah strategi komunikasi publik dalam menjalankan pemerintahan demi membangun kepercayaan publik hingga akhir periode nanti.

"Penting betul presiden mengubah strategi komunikasi publiknya agar lebih mendengarkan apa yang disuarakan masyarakat, tokoh, ormas-ormas, dan sebagainya," kata Asep.

Hal senada disampaikan Hendri. Menurutnya, presiden perlu lebih banyak mendengarkan dan tidak bersikap defensif atas kritik publik.

"Jadi, kalau banyak presiden sebelum Pak Jokowi PR-nya adalah ekonomi, sekarang PR-nya Pak Jokowi adalah pelaksanaan demokrasi dan toleransi," tuturnya.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, mengatakan tahun pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dihadapi tantangan berat yang tidak terprediksi, yaitu pandemi Covid-19.

Ia menyebut pemerintah saat ini bekerja keras mencari solusi agar Indonesia dapat bangkit dari krisis akibat pandemi.

UU Cipta Kerja merupakan salah satu solusi yang dimaksud Jazilul demi mengatasi keterpurukan ekonomi yang saat ini terjadi di Tanah Air.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

"Omnibus law baru terjadi pada era Jokowi Jilid II yang dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menahan laju pengangguran dan kemiskinan," katanya, Senin (19/10/2020).

Kendati demikian, ia mengakui UU Cipta Kerja mendapatkan banyak kritik dari masyarakat. Jazilul menyatakan pemerintah akan terus melakukan pendekatan ke publik agar berbagai kebijakan yang telah diterbitkan dapat terlaksana.

"Pemerintah juga perlu melakukan pendekatan dan dialog dengan berbagai pihak, ormas, dan lain-lain dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam tahun pertama ini masih ada pihak yang melakukan kritik pedas terkait rencana dan kebijakan pemerintah, itu hal yang wajar dalam era demokrasi," ucap Jazilul.