Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Kompas.com - 20/10/2020, 10:09 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah berjalan selama satu tahun, terhitung sejak keduanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019.

Selama lebih dari separuh tahun pertama menjabat, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19.

Persoalan ini mulai mencuat pada bulan kelima masa pemerintahan, tepatnya pada 2 Maret 2020 saat kasus Covid-19 pertama kali dikonfirmasi ada di Indonesia.

Baca juga: NASIONAL SEPEKAN: Setelah Jokowi Umumkan Ada Virus Corona di Indonesia

Kini, pandemi Covid-19 sudah berlangsung selama lebih dari tujuh bulan di Indonesia. Penularan Covid-19 terus terjadi dan bahkan belum menunjukkan tanda-tanda kasus melandai.

Sampai saat ini tercatat ada 365.240 kasus positif Covid-19 di Indonesia yang terjadi di 501 kabupaten/kota. Covid-19 juga telah memakan korban jiwa sebanyak total 12.617 orang.

Sementara, sebanyak 289.243 orang berhasil sembuh dari penyakit yang disebabkan virus corona itu. Kurva kasus harian Covid-19 yang tak kunjung menurun dinilai banyak kalangan tak lepas dari kesalahan langkah pemerintah dalam merespons bencana nonalam ini sejak awal.

Pernyataan kontroversial

Ketika sikap waspada dan antisipatif harus diambil, pemerintah justru menganggap virus corona seolah tak terlalu berbahaya. Pemerintah juga menganggap virus yang awalnya berkembang di China itu tidak akan menulari masyarakat Indonesia.

Hal itu tercermin dalam beberapa pernyataan kontroversial para pejabat yang tak menunjukkan sikap antisipatif bila virus corona menular hingga ke Indonesia.

Misalnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang pernah menyampaikan sejumlah pernyataan kontroversial. Saat itu, ia heran dengan wartawan yang terus-terusan mempertanyakan keberadaan virus corona di Indonesia yang tak kunjung terdeteksi.

Menurut dia, hal itu semestinya disyukuri, bukan terus dipertanyakan.

Baca juga: Menkes: Belum Ada Virus Corona Terdeteksi Harusnya Bersyukur, Bukan Dipertanyakan

"Kita semua waspada tinggi, melakukan hal-hal yang paling level kewaspadaannya paling tinggi, dan peralatan yang dipakai juga peralatan internasional," kata Terawan di Kantor TNP2K, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

"Kalau tidak (ada temuan virus corona) ya justru disyukuri, bukan dipertanyakan. Itu yang saya tak habis mengerti, kita justru harus bersyukur Yang Maha Kuasa masih memberkahi kita," kata dia.

Sekitar sepekan kemudian, Terawan menyatakan doa menjadi penyebab virus corona tak masuk ke Indonesia. Pernyataan ini dilontarkan Terawan saat kasus pertama belum diumumkan.

Mulanya seorang wartawan bertanya kepada Menkes, apakah belum ditemukannya virus corona yang menginfeksi masyarakat Indonesia benar terjadi karena doa sebagaimana yang disampaikan Terawan sebelumnya.

Baca juga: Soal Doa Bantu Tangkal Virus Corona, Menkes: Negara Lain Protes, Biarin Aja

Terawan lalu menjawab, pemerintah senantiasa bekerja keras dan berdoa serta mengandalkan Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mencegah masuknya virus.

"Kita ini negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, apa pun agamanya selama kita berpegang teguh pada Pancasila, doa itu menjadi hal yang harus utama. Maka namanya ora et labora (berdoa dan berusaha)," ujar Terawan di Gedung Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Saya kira itu tetap ada bekerja sambil berdoa. Dan itu sebuah hal yang sangat mulia. Negara lain boleh protes biarin aja. Ini hak negara kita bahwa kita mengandalkan Yang Maha kuasa," kata dia.

Kasus pertama Covid-19 diumumkan

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus perdana Covid-19 di Indonesia. Presiden Jokowi mengawali pengumumannya dengan menyampaikan bahwa ada warga negara Jepang domisili Malaysia yang belum lama datang ke Indonesia.

Setelah kembali ke Malaysia, WN Jepang itu dinyatakan positif Covid-19.

"Tim dari Indonesia langsung menelusuri orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa ditelusuri, dan ketemu," kata Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Baca juga: BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona

Presiden Jokowi menyebutkan, WN Jepang itu kontak dengan seorang perempuan berusia 31 tahun serta sang ibu yang berusia 64 tahun.

Kementerian Kesehatan pun langsung melakukan uji laboratorium terhadap spesimen keduanya.

"Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menkes bahwa Ibu ini dan putrinya positif corona," kata dia.

Menkes Terawan menyebutkan, kedua pasien positif tersebut berteman dekat dengan WN Jepang. Bahkan, WN Jepang tersebut berkunjung ke rumah pasien di Depok.

"Ini kan teman dekatnya, datangnya ke rumah dong. Di sini, di daerah Depok (rumahnya)," kata Terawan.

Namun, Pengumuman Presiden Jokowi tersebut tak hanya mengejutkan publik.

Baca juga: Sejumlah Pernyataan Pemerintah yang Dibantah Pasien Positif Corona...

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X