Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Kompas.com - 23/09/2020, 20:24 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYAnggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho memberikan keterangan dalam sidang pengujian Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (23/9/2020).

Dalam kesempatan itu, Albertina menjelaskan wewenang Dewan Pengawas KPK, di antaranya memberi atau tidak izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan kepada penyidik KPK.

Dalam hal pemberian izin penyadapan, Albertina yakin hal ini tak akan menyebabkan terjadinya kebocoran informasi.

"Tugas Dewan Pengawas KPK dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin khususnya izin penyadapan juga tidak dapat dihubung-hubungkan dengan kemungkinan terjadinya kebocoran informasi," kata Albertina dalam persidangan yang disiarkan langsung melalui YouTube MK RI, Rabu.

Baca juga: Politikus Nasdem Pertanyakan Kewenangan Penyadapan dalam RUU Kejaksaan

Menurut Albertina, dalam penanganan suatu kasus, kebocoran informasi bisa saja terjadi seandainya izin penyadapan diberikan oleh pengadilan.

Kebocoran info juga mungkin terjadi jika saja penyadapan tak perlu izin Dewan Pengawas.

"Permasalahan kebocoran informasi penyadapan ini tergantug dari integritas masing -masing personal yang terlibat dalam permohonan atau pemberian izin penyadapan tersebut," ujar dia.

Terkait dengan dalil pemohon yang menyebutkan bahwa kewajiban izin dalam proses penyadapan, penggeledahan dan penyitaan memperlambat proses penegakan hukum, Albertina juga membantah hal tersebut.

Sebagaimana bunyi UU KPK, batasan waktu bagi Dewan Pengawas untuk memberikan atau tak memberikan izin yakni 1 hingga 24 jam sejak izin diajukan.

Baca juga: Mewakili Jokowi, Staf Menkumham: Izin Penyadapan Beri Kepastian Hukum

Namun demikian, pada praktiknya pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK di luar jam operasional kerja yang berlaku di KPK, termasuk pada hari libur.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X