Kompas.com - 17/09/2020, 22:07 WIB
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mempertanyakan kewenangan penyadapan yang masuk dalam ketertiban umum dalam draf Rancangan Undang-undang Kejaksaan (RUU Kejaksaan).

"Tata letak kewenangan penyadapan, yang ada di dalam RUU ini, diletakkan di dalam kewenangan yang terkait dengan tikum atau ketertiban umum. Itu sangat luas dan sangat berbahaya," kata Taufik dalam rapat kerja Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Menurut Taufik, jika kewenangan penyadapan dicantumkan dalam konteks ketertiban umum pada RUU Kejaksaan, semua orang bisa disadap untuk mengetahui gerak-geriknya.

"Kalau pun mau ada (kewenangan) penyadapan, maka letaknya dalam ranah penegakan hukum," ujarnya.

Baca juga: Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Taufik mengatakan, dalam pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) penyadapan adalah perbuatan atau tindakan yang melawan hukum karena melanggar hak privasi dan hak asasi manusia, yang boleh dibatasi dengan undang-undang.

MK, lanjut Taufik, memiliki kekhawatiran apabila memberikan kewenangan penyadapan tanpa penjelasan mekanisme yang jelas seperti alasan melakukan penyadapan, batas waktu dan hasil penyadapan.

Berdasarkan hal tersebut, Taufik mengatakan, sebelum memasukan kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan, sebaiknya DPR merampungkan RUU Penyadapan menjadi UU.

"Sehingga hal-hal yang kita khawatirkan, ada penyalagunaan wewenang terkait penyadapan ini, dapat kita minimalisir," ucapnya.

Baca juga: DPR Sepakat Harmonisasi RUU tentang Kejaksaan

Lebih lanjut, Taufik menyarankan, pemberian kewenangan penyadapan dalam RUU Kejaksaan ditunda sampai disahkannya RUU Penyadapan.

"Sampai kita miliki RUU penyadapan secara khusus, atau enggak kita harus pastikan agar ini tidak disalahgunakan," pungkasnya.

Adapun dalam draf RUU Kejaksaan, kewenangan penyadapan dicantumkan pada Pasal 30 ayat 5 huruf g yaitu di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan guna mendukung kegiatan dan kebijakan penegakan hukum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

12 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, Masyarakat Diminta Shalat Id di Rumah

Nasional
Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Menlu Retno: Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah, Jangan Lupa Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Jokowi: Idul Fitri Tahun Ini Kita Masih Harus Bersabar dan Menahan Diri

Nasional
Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Menag: Saya Akan Menjadi Imam dan Khatib Shalat Id di Rumah

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Jokowi: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Semoga Indonesia Segera Bangkit dari Pandemi Covid-19

Nasional
Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Kapolri: Semua Ini Kami Lakukan untuk Menjaga Masyarakat dari Penularan Covid-19

Nasional
Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Tinjau Bandara Soekarno-Hatta, Puan Minta Deteksi Covid-19 Diperketat

Nasional
UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE: Sebaran 4.608 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 8.918.784 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Kekerasan Militer Israel, Pemerintah Diminta Dorong KTT OKI Lindungi Warga Palestina

Nasional
UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

UPDATE: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 63.258 Sampel dalam Sehari

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 12 April: Ada 87.034 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

UPDATE: Bertambah 152, Kasus Kematian akibat Covid-19 Mencapai 47.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

UPDATE: Bertambah 4.671, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.584.878

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

UPDATE: Bertambah 4.608, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.728.204

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X