Pemerintahan Prabowo-Gibran Diprediksi Mirip Periode Kedua Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Situasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan bakal mirip dengan periode pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni minim tekanan dari pihak oposisi jika mereka berhasil merangkul kekuatan yang tadinya berhadapan.

Akan tetapi, pakar Komunikasi Politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai jika kekuatan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melemah maka tidak ada penyeimbang dan berakibat eksekutif bisa tak terkendali.

"Formula seperti itu kelihatannya akan terjadi di pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Ujang dalam program Rumah Pemilu seperti dikutip dari Kompas TV, Senin (29/4/2024).

"Demokrasi yang sehat ada kekuatan oposisi yang bisa mengawal, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintah agar tidak salah jalan. Ini penting karena tanpa oposisi, demokrasi akan mudah dibelokkan, oleh karena itu kita butuh penyeimbang," lanjut Ujang.

Baca juga: MPR Bakal Temui Jokowi hingga Prabowo-Gibran Jelang Transisi Kepemimpinan

Pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi mendapat dukungan dari hampir seluruh partai politik yang duduk di parlemen.

Pada mulanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berada di luar pemerintahan. Akan tetapi, pada akhir periode pemerintahan justru Partai Demokrat bergabung dengan pemerintahan.

Menurut Ujang, banyaknya partai politik yang masuk dalam barisan koalisi pendukung pemerintah memang bisa membuat pemerintah Prabowo-Gibran berjalan stabil.

Di sisi lain, koalisi gemuk pemerintahan ini akan berdampak kurangnya kendali dan pengawasan legislatif terhadap pemerintah dan hal itu bisa berdampak negatif.

Ujang mencontohkan pada pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi hampir semua kebijakan pemerintah mendapat dukungan dari parlemen.

Baca juga: Jubir: Pak Jokowi Mentor Pak Prabowo, Itulah Proses “Mempersiapkan”

Dukungan itu termasuk kebijakan yang dianggap tidak pro aspirasi masyarakat, semisal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan revisi UU Minerba.

Dalam pengesahan sejumlah beleid itu, kekuatan partai oposisi yang menentang kalah kuat dengan partai koalisi pendukung pemerintah.

"Ini karena kekuatan Jokowi-Ma'ruf mayoritas di parlemen," ujar Ujang.

Ujang menambahkan, jika nantinya pemerintahan Prabowo-Gibran membuat kebijakan yang tidak berpihak rakyat, akan sulit bagi partai oposisi untuk menentang atau mengkritik kebijakan itu di parlemen.

Sampai saat ini baru PDI Perjuangan yang sudah meyakinkan diri akan berada di luar pemerintahan.

Baca juga: Hadiri HUT Kopassus, Prabowo Batal Dampingi Jokowi Bertemu CEO Microsoft

Sedangkan partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, PKS dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah membuka jalur komunikasi untuk bergabung di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya mudah-mudahan walaupun formulasinya sama, kekuatan parlemenya sama-sama kuat, tetapi Prabowo-Gibran bisa menjalankan amanah dengan baik, dengan membuat kebijakan yang tidak melukai rakyat," papar Ujang.