Kompas.com - 23/07/2018, 20:43 WIB
Lapas Kelas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusLapas Kelas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan keterlibatan pejabat lain di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein.

Menurut Sudding, praktik suap terkait pemberian fasilitas dan izin khusus bagi narapidana di lapas tidak hanya berhenti di tangan Kepala Lapas.

"Saya kira tidak hanya sebatas pada Kalapas. Ini perlu diusut lebih jauh tentang keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM," ujar Sudding dalam Rapat Dengar Pendapat antara KPK dan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Baca juga: KPK Ungkap Kajian soal Lapas yang Tak Dijalankan Kemenkumham

Sudding meyakini pemberian fasilitas dan izin khusus bagi narapidana juga diketahui oleh pejabat yang lebih tinggi di Kemenkumham.

Ia pun menilai bahwa seharusnya ada pejabat di kementerian yang bertanggungjawab terkait adanya praktik korupsi di dalam lapas.

"Karena ada indikasi kuat bahwa pemberian izin dan fasilitas terhadap narapidana yang ada di lapas itu sepengetahuan dari kementerian," kata Sudding.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menkumham: Kasus di Sukamiskin Tamparan Keras bagi Kemenkumham

"Saya kira ini perlu ditelusuri lebih jauh, tidak hanya sebatas pada kalapasnya, terlalu kecil kalau dia jadi korban. Saya rasa perlu ada yang bertanggungjawab atas persoalan ini," ucapnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan terkait penyelidikan kasus tersebut.

"Kami sedang berusaha mengembangkan penyelidikan," ujar Laode.

Baca juga: Kemenkumham Diminta Hindari Kebijakan Tambal Sulam Benahi Lapas

Pada Jumat (20/7/2018) lalu, KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan jual beli sel tahanan dan jual beli izin keluar lapas.

Tim KPK menangkap Wahid dan istrinya Dian Anggraini, di kediaman mereka di Bojongasang, Bandung.

KPK juga mengamankan mobil Mitsubishi Triton Exceed warna hitam, mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam, uang sebesar Rp 20.505.000 dan 410 Dolar AS.

Baca juga: Menkumham: Saya Stres, Kejadian di Sukamiskin Memalukan

KPK juga menangkap narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah di selnya dan mengamankan uang sebesar Rp 139.300.000 serta sejumlah catatan sumber uang.

Menurut KPK, Fahmi pelaku utama yang menyuap Wahid guna mendapatkan fasilitas dan izin khusus untuk keluar lapas. KPK menemukan fasilitas mewah seperti AC, kulkas, televisi, di sel Fahmi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X