KPK Diminta Telusuri Dugaan Keterlibatan Pejabat Kemenkumham Terkait OTT Kalapas Sukamiskin

Kompas.com - 23/07/2018, 20:43 WIB
Lapas Kelas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusLapas Kelas I A Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kamis (6/7/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menelusuri dugaan keterlibatan pejabat lain di Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) terkait operasi tangkap tangan (OTT) Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein.

Menurut Sudding, praktik suap terkait pemberian fasilitas dan izin khusus bagi narapidana di lapas tidak hanya berhenti di tangan Kepala Lapas.

"Saya kira tidak hanya sebatas pada Kalapas. Ini perlu diusut lebih jauh tentang keterlibatan Kementerian Hukum dan HAM," ujar Sudding dalam Rapat Dengar Pendapat antara KPK dan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).

Baca juga: KPK Ungkap Kajian soal Lapas yang Tak Dijalankan Kemenkumham

Sudding meyakini pemberian fasilitas dan izin khusus bagi narapidana juga diketahui oleh pejabat yang lebih tinggi di Kemenkumham.

Ia pun menilai bahwa seharusnya ada pejabat di kementerian yang bertanggungjawab terkait adanya praktik korupsi di dalam lapas.

"Karena ada indikasi kuat bahwa pemberian izin dan fasilitas terhadap narapidana yang ada di lapas itu sepengetahuan dari kementerian," kata Sudding.

Baca juga: Menkumham: Kasus di Sukamiskin Tamparan Keras bagi Kemenkumham

"Saya kira ini perlu ditelusuri lebih jauh, tidak hanya sebatas pada kalapasnya, terlalu kecil kalau dia jadi korban. Saya rasa perlu ada yang bertanggungjawab atas persoalan ini," ucapnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan terkait penyelidikan kasus tersebut.

"Kami sedang berusaha mengembangkan penyelidikan," ujar Laode.

Baca juga: Kemenkumham Diminta Hindari Kebijakan Tambal Sulam Benahi Lapas

Pada Jumat (20/7/2018) lalu, KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein. Penangkapan bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya dugaan jual beli sel tahanan dan jual beli izin keluar lapas.

Tim KPK menangkap Wahid dan istrinya Dian Anggraini, di kediaman mereka di Bojongasang, Bandung.

KPK juga mengamankan mobil Mitsubishi Triton Exceed warna hitam, mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar warna hitam, uang sebesar Rp 20.505.000 dan 410 Dolar AS.

Baca juga: Menkumham: Saya Stres, Kejadian di Sukamiskin Memalukan

KPK juga menangkap narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah di selnya dan mengamankan uang sebesar Rp 139.300.000 serta sejumlah catatan sumber uang.

Menurut KPK, Fahmi pelaku utama yang menyuap Wahid guna mendapatkan fasilitas dan izin khusus untuk keluar lapas. KPK menemukan fasilitas mewah seperti AC, kulkas, televisi, di sel Fahmi.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Sempat Kesulitan Dapat RS Rujukan, 2 PDP Corona di Bantul Meninggal

Nasional
Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Pakar: Masker Bedah 3 Kali Lebih Efektif Cegah Penularan Virus

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Siapa Penanggung Kebutuhan Dasar Warga?

Nasional
Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Peringati Hari Penyiaran Nasional, Televisi dan Radio Diminta Ikut Lawan Covid-19

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah

Nasional
Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Masih Pakai Masker Kain untuk Cegah Virus? Simak Penjelasan Pakar...

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Pembatasan Sosial Berskala Besar, Efektifkah Lawan Corona?

Nasional
Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah

Nasional
Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Dipimpin Anis dan Fahri, Partai Gelora Resmi Daftar ke Kemenkumham

Nasional
Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Perpanjang WFH, Jaksa Agung Minta Jajarannya Jaga Jarak dengan Medsos

Nasional
Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Stigma Negatif Akan Menambah Beban Psikologis ODP akibat Covid-19

Nasional
Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Berencana Terapkan Darurat Sipil

Nasional
Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Tantangan Mitigasi Covid-19 di Tengah Masyarakat Komunal, Agamis, Namun Pragmatis

Nasional
Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Antisipasi Covid-19, Pelunasan Biaya Haji Hanya Melalui Non-teller hingga 21 April

Nasional
Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Jadi Opsi Terakhir, Ini Penjelasan Darurat Sipil dalam Konteks Bencana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X