Kompas.com - 23/07/2018, 18:20 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang  pengesahan persetujuan ekstradisi antara RI dan China. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/17 ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak AMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (tengah) bersama Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Rapat kerja tersebut membahas RUU tentang pengesahan persetujuan ekstradisi antara RI dan China. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengakui kecolongan terkait kasus korupsi di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Yasonna menegaskan, kasus yang terjadi di Lapas Sukamiskin merupakan masalah serius dan tidak bisa diberikan toleransi.

“Saya mengakui ini memang memalukan. Saya stres dalam artian kebangetan banget nih, betul saya harus akui kebangetan sudah tidak bisa ditoleransi," ujar Yasonna saat konferensi pers di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).

“Kalau protap jalan, SOP jalan tidak mungkin kejadian itu saja,” sambung Yasonna.

Baca juga: Kalapas Sukamiskin Ditangkap KPK, Menkumham Copot Kakanwil dan Kadiv PAS Jabar

Menyikapi peristiwa di Sukamiskin, Menkumham mencopot Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Indro Purwoko dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Jawa Barat, Alfi Zahrin Kiemas.

Pejabat dua tingkat di atas kalapas dianggap bertanggungjawab.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Yasonna mengatakan, hasil sidak pihaknya di Lapas Sukamiskin pada Minggu malam, memang ditemukan penyimpangan.

Baca juga: Diperiksa KPK, Kalapas Sukamiskin Tertawa-tawa

"Seluruh kamar-kamar di Sukamiskin dibersihkan ada riak-riak, ada protes-protes, tetapi SOP tetap harus dijalankan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Menkumham menegaskan, pihaknya akan bertindak tegas atas kejadian di Lapas Sukamiskin supaya tidak terulang kembali.

“Kalau integritas petugas kami lemah memang sangat berbahaya sekali. Kalau kalapas mandek, seharusnya pimpinan di atasnya bertugas untuk pengawasan. Terkait itu (pengawasan) tidak dilakukan, tidak berjalan dengan baik, maka itu harus ada yang bertanggung jawab. Kadivpas dan kakanwil harus bertanggung jawab,” ujar dia.

Baca juga: Kronologi OTT Kalapas Sukamiskin dan Terungkapnya Fasilitas Wah Para Napi

Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein ditangkap dengan sangkaan memberi fasilitas dan izin khusus bagi sejumlah narapidana.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka adalah Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, staf Wahid Husein, Hendry Saputra, napi korupsi Fahmi Darmawansyah serta napi kasus pidana umum Andi Rahmat.

Fahmi Darmawansyah diduga menyuap Kalapas agar bisa mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang seharusnya tidak ia dapatkan.

Fahmi dibantu oleh staf Wahid, Hendry Saputra dan napi kasus pidana umum Andi Rahmat



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Nasional
UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Bertambah 4.793, Total 130.096

Nasional
UPDATE 18 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 111.635 Orang

UPDATE 18 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Ada 111.635 Orang

Nasional
UPDATE 18 Juni: 132.215 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 18 Juni: 132.215 Spesimen Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 18 Juni: Tambah 7.907, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.779.127 Orang

UPDATE 18 Juni: Tambah 7.907, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.779.127 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X