Fahri Hamzah Nilai Sikap Novanto Sebagai Pembalasan bagi KPK - Kompas.com

Fahri Hamzah Nilai Sikap Novanto Sebagai Pembalasan bagi KPK

Yoga Sukmana
Kompas.com - 15/11/2017, 16:54 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, sikap Ketua DPR Setya Novanto yang tidak mau memenuhi panggilan KPK adalah sikap pembalasan bagi lembaga antirasuah itu.

Sebab tutur dia, KPK juga melakukan hal yang sama, tidak mau memenuhi panggilan atau undangan dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR.

"Makanya dia (Novanto) pakai argumen ikut KPK saja karena KPK kan dulu begitu ya kan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

(Baca juga : ICW: Sikap Jokowi Ambigu, Akhirnya Dimanfaatkan Novanto Berlindung)

Seperti diketahui, Novanto memutuskan untuk mengajukan judicial review UU KPK. Ia mempersalahkan dua pasal di dalam UU tersebut yang dipakai KPK untuk menjeratnya.

Dua pasal yang digugat yaitu Pasal 46 ayat 1 dan 2 yang terkait dengan pemeriksaan dan Pasal 12 yang terkait dengan kewenangan KPK meminta imigrasi untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri.

Menurut Fahri, keputusan itu sama dengan sikap KPK mengajukan judicial review Pasal 79 Ayat 3 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(Baca juga : Pansus Angket KPK Mungkin Angkat Isu Kejanggalan Kasus Setya Novanto)

 

KPK juga sempat mengatakan tidak akan datang memenuhi panggilan Pansus Hak Angket selama belum ada keputusan MK.

Kini sikap itu ditiru oleh Novanto. Ia tidak mau datang memenuhi panggilan KPK hingga MK ketuk palu.

Saat ditanya apakah sikap Novanto itu akan menyandera MK dan KPK, Fahri menjawab tidak. Menurutnya, judicial review UU KPK yang dilakukan Novanto hal yang wajar.

"Enggak ada (saling sandera), enggak masalah," kata Fahri.

Kompas TV JK menghargai adanya jalur hukum yang ditempuh Setnov, termasuk uji materi UU KPK

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisYoga Sukmana
EditorDiamanty Meiliana
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM