ICW: Sikap Jokowi Ambigu, Akhirnya Dimanfaatkan Novanto Berlindung - Kompas.com

ICW: Sikap Jokowi Ambigu, Akhirnya Dimanfaatkan Novanto Berlindung

Kompas.com - 15/11/2017, 16:45 WIB
Presiden Joko Widodo saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Presiden Joko Widodo saat hadir dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai, Presiden Joko Widodo tidak bersikap tegas terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang kini menjadi tersangka kasus korupsi E-KTP.

Padahal, menurut Adnan, Novanto sudah jelas-jelas menjadikan Jokowi sebagai bemper karena ia menolak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum lembaga antirasuah itu mengantongi izin Presiden.

"Saya khawatir sikap Presiden yang ambigu dimanfaatkan Novanto untuk berlindung dan menghambat proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan itu terbukti sampai saat ini," kata Adnan di Jakarta, Rabu (15/11/2017).

(Baca juga : Ini Isi Surat yang Dikirim Pengacara Setya Novanto ke KPK)

Aktivis Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo di Jakarta, Rabu (15/11/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Aktivis Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo di Jakarta, Rabu (15/11/2017).
Harusnya, lanjut Adnan, Jokowi bisa menyatakan dengan tegas bahwa KPK harus mengantongi izin Presiden atau tidak untuk memeriksa anggota DPR.

Atau, Presiden juga bisa meminta pandangan pakar hukum terlebih dahulu untuk menguji argumen Novanto.

"Kalau ahli hukum mengatakan (argumen Novanto) tidak tepat, ya Presiden mengatakan 'tidak perlu izin. Oleh karena itu, jangan jadikan saya sebagai bemper' sehingga tidak kemudian dimanfaatkan," ucap Adnan.

(Baca juga : Ditanya Kapan ke KPK, Ini Jawaban Setya Novanto)

Adnan menilai, sikap Presiden yang tidak tegas ini ada hubungannya dengan posisi Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Partai Golkar adalah bagian dari koalisi pemerintah dan sudah menyatakan dukungan ke Jokowi untuk pemilu 2019.

"Lebih karena kalkulasi politik, presiden merasa tidak yakin kalau posisinya aman," ucap Adnan.

Jokowi sebelumnya merespons alasan Setya Novanto yang menolak memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK.

(Baca juga : Novanto Menolak Diperiksa KPK, Ini Komentar Jokowi)

Jokowi menyerahkan segala proses hukum tersebut kepada tata acara yang berlaku.

"Buka undang-undangnya semua. Buka undang-undangnya. Aturan mainnya seperti apa, disitulah diikuti," ujar Jokowi sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana, Rabu.

Pasal 245 Ayat 1 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang sudah diuji materi Mahkamah Konstitusi memang mensyaratkan pemeriksaan anggota DPR harus seizin presiden.

Namun, Pasal 245 Ayat 3 menyatakan bahwa ketentuan Ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR melakukan tindak pidana khusus, termasuk korupsi.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengatakan, berdasarkan aturan tersebut, artinya penyidik KPK tidak perlu meminta izin Presiden terlebih dahulu jika ingin memeriksa Novanto.

Kompas TV Pembukaan masa sidang kedua DPR RI berlangsung Rabu (15/11) siang.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisIhsanuddin
EditorSandro Gatra
Komentar

Terkini Lainnya

'Baju Kertasku', Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

"Baju Kertasku", Saat Kertas Bekas Jadi Berkah Bagi Keluarga Tak Mampu

Megapolitan
Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Dorong Pilkada Damai, MUI dan Polda Jabar Gelar Halal Bihalal dan Istigtsah

Regional
Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Basarnas akan Menganalisa Temuan Objek di Kedalaman 490 Meter di Danau Toba

Regional
Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Tim Pemenangan Sudirman-Ida Protes TPS Digelar di Dalam Rumah

Regional
Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Pulangkan Sisa Jenazah Tentara Korban Perang, AS Kirim 100 Peti Mati ke Korea

Internasional
Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil 'Crane' 48 Ton Ditemukan di Mesir

Dicuri di Jerman Tiga Bulan Lalu, Mobil "Crane" 48 Ton Ditemukan di Mesir

Internasional
Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Basarnas Belum Pastikan Objek di Dasar Danau Toba KM Sinar Bangun

Regional
SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

SBY Curiga TNI, Polri, dan BIN Berpihak, Gerindra Minta Aparat Instrospeksi Diri

Nasional
Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Sopir Angkot Diduga Bersekongkol dengan Copet

Megapolitan
Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Minat Masyarakat yang Ingin Naik KA Solo Ekspres Cukup Tinggi

Regional
Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Jaga Netralitas Pilkada, KPPOD Usulkan Pencabutan Hak Politik ASN

Nasional
Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Mengintip Perawatan Bayi Gajah yang Kakinya Hampir Putus di Pidie...

Regional
Urai Kepadatan Arus Balik, 'Contraflow' di Tol Cikampek Diperpanjang

Urai Kepadatan Arus Balik, "Contraflow" di Tol Cikampek Diperpanjang

Megapolitan
Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Kampanye Presiden Zimbabwe Diteror Ledakan Bom, 41 Orang Terluka

Internasional
Bantah SBY 'Playing Victim', Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Bantah SBY "Playing Victim", Demokrat Sebut Politisi PDI-P Panik

Nasional

Close Ads X