Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSU 863 TPS di Gorontalo, KPU Klaim Ribuan KPPS Telah Direkrut dalam 5 hari

Kompas.com - 28/06/2024, 10:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum megaku telah merekrut ribuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelang pemungutan suara ulang (PSU) Pileg DPRD Gorontalo daerah pemilihan (dapil) VI yang meliputi 863 TPS di Kabupaten Boalemo dan Pohuwato.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 768 Tahun 2024, rekrutmen petugas KPPS dan badan ad hoc berlangsung hanya 5 hari, yakni pada 24-28 Juni saja.

"Semua badan ad hoc sudah siap, termasuk KPPS untuk PSU," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2023).

"Selanjutnya pada pagi ini dilakukan pelantikan Ketua KPPS oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara, tingkat desa/kelurahan)," ujar dia.

Baca juga: KPU Sebut 5 Parpol Kurang Caleg Perempuan Sudah Perbaiki Daftar Calon untuk PSU Gorontalo

Berdasarkan informasi dari KPU Gorontalo, total terdapat 6.041 petugas KPPS yang direkrut untuk menyelenggarakan PSU di 863 TPS itu.

Kemudian, untuk pengamanan TPS, KPU merekrut 1.726 personel. Setiap TPS akan dijaga oleh 2 personel pengamanan TPS.

PSU ini dilakukan karena adanya 5 partai politik yang kekurangan caleg perempuan pada pileg 14 Februari lalu di dapil VI Pileg DPRD Gorontalo, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra, dan PBB.

Meski tak memenuhi kewajiban afirmatif itu, KPU tetap mengesahkan DCT mereka dan mempersilahkan mereka ikut kompetisi.

PKS yang memenuhi kuota caleg perempuan namun tak mendapatkan kursi akhirnya mengajukan sengketa dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: KPU Akan Rekrut KPPS Lagi untuk Gelar 20 Pemilu Ulang

Terlebih, 4 partai politik yang gagal memenuhi keterwakilan caleg perempuan selain PBB berhasil menggondol kursi.

MK pun memerintahkan dilakukannya PSU dan semua partai politik yang berpartisipasi wajib memenuhi kewajiban afirmatif terhadap caleg perempuan.

Terpenuhinya 30 persen kuota caleg perempuan ini bisa ditempuh dengan berbagai macam cara, tergantung solusi masing-masing partai politik itu.

Mereka dapat mengurangi jumlah caleg laki-laki ataupun menambah jumlah caleg perempuannya.

KPU mengonfirmasi, 5 partai politik itu telah menyerahkan perbaikan daftar calon sesuai tenggat pada Rabu (26/6/2024) malam.

KPU akan melakukan verifikasi administrasi atas DCT (daftar calon tetap) perbaikan itu pada 21-29 Juni 2024.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas HAM Diminta Bentuk Timsus untuk Investigasi Dugaan Siswa SMP Tewas Dianiaya Polisi

Komnas HAM Diminta Bentuk Timsus untuk Investigasi Dugaan Siswa SMP Tewas Dianiaya Polisi

Nasional
TNI AD Terbuka jika Publik Punya Bukti Tentara Bakar Rumah Wartawan di Karo

TNI AD Terbuka jika Publik Punya Bukti Tentara Bakar Rumah Wartawan di Karo

Nasional
Koarmada I Usul Kapal-kapal Berat Ditempatkan di Natuna Utara untuk Patroli

Koarmada I Usul Kapal-kapal Berat Ditempatkan di Natuna Utara untuk Patroli

Nasional
Menko Polhukam Harap Tim 'Reaksi Cepat' Anti-Peretasan Tak Cuma Pajangan

Menko Polhukam Harap Tim "Reaksi Cepat" Anti-Peretasan Tak Cuma Pajangan

Nasional
Peretas PDN Ingin Pulihkan Data Rabu Besok, Pengamat: Jangan Percaya Janji Palsu

Peretas PDN Ingin Pulihkan Data Rabu Besok, Pengamat: Jangan Percaya Janji Palsu

Nasional
KPU Resmi Akomodasi Putusan MA, Batas Usia Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

KPU Resmi Akomodasi Putusan MA, Batas Usia Kepala Daerah Dihitung saat Pelantikan

Nasional
Jadi Koalisi PDI-P di Pilpres, Perindo Kini Datangi Demokrat untuk Pilkada

Jadi Koalisi PDI-P di Pilpres, Perindo Kini Datangi Demokrat untuk Pilkada

Nasional
KPK Kembangkan Kasus LNG PT Pertamina yang Seret Karen Agustiawan, 2 Orang Jadi Tersangka

KPK Kembangkan Kasus LNG PT Pertamina yang Seret Karen Agustiawan, 2 Orang Jadi Tersangka

Nasional
Saksi Sebut Waskita-Acaset Diprioritaskan Menang Tender Proyek Tol MBZ

Saksi Sebut Waskita-Acaset Diprioritaskan Menang Tender Proyek Tol MBZ

Nasional
Puan Kembali Janji DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Puan Kembali Janji DPR Segera Bahas RUU Perampasan Aset

Nasional
KPK Sita Rp 22 M Terkait Gratifikasi Eks Bupati Langkat Terbit Perangin Angin

KPK Sita Rp 22 M Terkait Gratifikasi Eks Bupati Langkat Terbit Perangin Angin

Nasional
Temui DPD RI, AHY Mengaku Bahas Keamanan Data Digital

Temui DPD RI, AHY Mengaku Bahas Keamanan Data Digital

Nasional
2 Faktor Penentu Duet Anies-Andika Perkasa Berlayar pada Pilkada Jakarta

2 Faktor Penentu Duet Anies-Andika Perkasa Berlayar pada Pilkada Jakarta

Nasional
PKB Yakin PKS Masih Buka Ruang Negosiasi untuk Pilkada Jakarta

PKB Yakin PKS Masih Buka Ruang Negosiasi untuk Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus LNG PT Pertamina, Inisial YA dan HK

KPK Tetapkan Tersangka Baru Kasus LNG PT Pertamina, Inisial YA dan HK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com