Akomodir Putusan MA soal Batas Usia, Langkah KPU Tak Sejalan dengan Konstitusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai perhitungan batas usia calon kepala daerah dianggap tak sejalan dengan konstitusi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, KPU juga seolah tebang pilih dalam mengakomodir dan melaksanakan putusan MA.

Apalagi, putusan MA yang diakomodasi itu jelas bertentangan dengan aturan di dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“KPU seharusnya membuat aturan teknis atau PKPU merujuk pada UU pilkada. Sementara di UU pilkada disebut bahwa syarat usia itu adalah syarat calon, bukan saat pelantikan,” ujar Khoirunnisa saat dihubungi, Senin (1/7/2024).

“Jika KPU mengakomodir putusan MA maka bisa dikatakan bahwa KPU tebang pilih dalam melaksanakan putusan MA,” sambungnya.

Baca juga: KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Khoirunnisa kemudian menyinggung sikap KPU yang justru mengabaikan putusan MA soal afirmasi pencalonan perempuan dalam kontestasi Pemilu.

Untuk diketahui, KPU mengatur pembulatan ke bawah jika perhitungan 30 persen keterwakilan perempuan menghasilkan angka desimal kurang dari koma lima.

MA kemudian memutuskan agar sistem hitungan keterwakilan 30 persen caleg perempuan kembali menggunakan pembulatan ke atas. Sebab kebijakan yang diberlakukan KPU bertentangan dengan UU Pemilu.

Khoirunnisa berpandangan putusan MA tersebut jelas mendorong terpenuhinya keterwakilan perempuan di dalam kontestasi Pemilu, yakni 30 persen untuk anggota legislatif.

“Beberapa waktu lalu saat ada putusan MA soal kebijakan afirmasi yang jelas-jelas bertentangan dengan UU Pemilu malah tidak diakomodir,” kata Khoirunnisa.

Selain itu, lanjut Khoirunnisa, keputusan KPU yang mengakomodir putusan MA soal perhitungan batas usia calon kepala daerah juga dianggap tidak adil, khususnya bagi kandidat perseorangan atau independen di Pilkada 2024.

“Berikutnya KPU tidak fair, karena pendaftaran untuk calon perseorangan sudah ditutup, dan saat pendaftaran calon perseorangan yang lalu diberlakukan syarat yang berbeda,” ungkap Khoirunnisa.

Baca juga: Putusan MA soal Usia Calon Kepala Daerah dan Kuatnya Aroma Politik Dinasti

Diberitakan sebelumnya Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakomodir putusan Mahkamah Agung (MA) terkait perubahan perhitungan syarat usia calon kepala daerah.

Menurut dia, syarat usia minimum 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan minimal 25 tahun bagi calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada 2024, baru wajib terpenuhi saat pelantikan pada 1 Januari 2025, bukan saat pendaftaran.

“Keterpenuhan syarat usia calon harus telah genap berusia 25 tahun bagi calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, dan harus sudah genap berusia 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 1 Januari 2025,” ujar Hasyim dalam keterangan resminya, Minggu (30/6/2024).