Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koarmada I Usul Kapal Bertonase 750 Ton Ditempatkan di Natuna Utara untuk Patroli

Kompas.com - 02/07/2024, 19:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Armada (Koarmada) I TNI Angkatan Laut mengusulkan agar kapal-kapal berat bertonase minimal 750 ton ditempatkan di Laut Natuna Utara untuk keperluan patroli.

“Untuk gelar kekuatan, kami sedang sampaikan ke Mabesal (Markas Besar TNI AL), tentu yang diperlukan di sana adalah kapal-kapal yang jenis durasinya sekitar 750 ton ke atas karena (Natuna Utara) laut terbuka,” kata Panglima Koarmada I Laksa Yoos Suryono di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Yoos menuturkan, kapal-kapal bertonase berat diutamakan karena punya daya tahan dalam tugas patroli.

Baca juga: TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

“Kapal yang DWT (deadweight tonnage)-nya kecil, jangankan untuk berpatroli, untuk hidup saja mungkin susah,” ujar dia.

Yoos juga mengusulkan agar kapal patroli yang dibeli Kementerian Pertahanan RI dari Italia bisa ditempatkan di wilayah Koarmada I.

Pada Maret lalu, Kemenhan menandatangani kontrak pembelian dua unit kapal Pattugliatore Polivalente d'Altura (PPA) atau Offshore Patrol Vessel (OPV) dari galangan kapal Fincantieri, Italia.

Baca juga: Ke KSAU Tonny, Menko Polhukam Minta Amankan Selat Malaka dan Laut Natuna Utara

Laporan Fincantieri menyebut bahwa Kemenhan membeli dua kapal patroli lepas pantai kelas Paolo Thaon itu dengan dana 1,18 juta euro atau sekitar Rp 20,3 triliun.

Siaran pers Fincantieri menuliskan, kapal PPA tersebut memiliki berbagai fungsi, mulai dari patroli, penyelamatan di laut, operasi perlindungan sipil, hingga dijadikan kapal tempur garis pertama.

Kapal PPA juga bisa diubah sebagai kapal fregat sejenis FREMM (Frigate European Multi-Mission).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Nasional
Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Nasional
PKB Berharap Sandiaga Uno Bersedia Diusung Maju Pilkada Jabar

PKB Berharap Sandiaga Uno Bersedia Diusung Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com