Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peretas PDN Ingin Pulihkan Data Rabu Besok, Pengamat: Jangan Percaya Janji Palsu

Kompas.com - 02/07/2024, 19:07 WIB
Tria Sutrisna,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diimbau untuk tidak langsung percaya terhadap pesan dari peretas Pusat Data Nasional (PDN) yang menyatakan bakal memberikan kunci untuk memulihkan data terdampak ransomware.

Pengamat keamanan siber dari vaksin.com, Alfons Tanujaya menyampaikan bahwa pihaknya sudah menelusuri kebenaran pesan tersebut.

Hasilnya, pesan itu memang disampaikan oleh kelompok peretas bernama Brain Cipher.

“Brain Cipher mengeluarkan statement di situsnya yang bisa kita akses. Itu situs resminya kami sudah cek itu benar. Lalu dia bilang dia akan melepas memberikan kunci dekripsi yang dilakukan untuk mengenkripsi PDN rabu ini,” ujar Alfons saat dihubungi, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Saat Hacker Kasihani Pemerintah Indonesia dengan Janji Beri Kunci Data PDN Cuma-cuma…

Namun, kata Alfons, tidak ada kepastian bahwa pihak peretas akan memulihkan data di PDN pada Rabu (3/7/2024) besok.

Sebab, peretas tak memberikan keterangan waktu dan tanggal pemberian kunci tersebut.

Alfons justru menemukan adanya countdown atau hitungan mundur 3.105 hari di situs tersebut.

Menurut dia, hitungan mundur itu patut diduga sebagai waktu bagi peretas untuk memulihkan data yang diretas.

“Jadi harus hati-hati, jangan mudah dikelabui oleh janji palsu. Dia bilang this wednesday artinya Rabu ini. Rabu ini tuh Rabunya orang Jawa, atau Rabunya besok benaran? Dia enggak kasih tanggal,” kata Alfons.

“Kecuali dia bilang this Wednesday, July 3 2024 itu baru kita bisa percaya, dia akan rilis Rabu. terus di depannya ada 3.105 hari. Jadi kalau 3.105 hari itu, dibagi setahun 365 hari kira-kira 8,5 tahun lagi. Mungkin rabu 8,5 tahun lagi dia akan merilis,” ucap dia.

Baca juga: Media Asing Soroti Peretasan PDN, Sebut Budi Arie Menteri Giveaway

Di samping itu, pihak peretas juga memberikan akun dompet digital Monero untuk mengirimkan donasi di laman resminya.

“Dia tinggalkan akun Moneronya, nanti ada kita bisa nyumbang. Kenapa dia pakai Monero? karena itu termasuk akun bitcoin yang sulit dilacak siapa pemiliknya,” kata Alfons.

Diberitakan sebelumnya, kelompok peretas Brain Cipher yang diduga bertanggung jawab atas insiden serangan ransomware ke server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, mengumumkan akan membuka akses data yang "disandera" ke pemerintah pada Rabu (3/7/2024) besok.

Kunci akses itu dijanjikan bakal diserahkan secara gratis.

Awalnya, kelompok hacker tersebut meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 131 miliar.

Baca juga: Hacker PDN: Semoga Indonesia Sadar Pentingnya Keamanan Siber dan SDM Kompeten

Halaman:



Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Nasional
Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Dilaporkan ke KPK, Bulog Pastikan Tak Punya Ikatan Kontrak Impor dengan Tan Long Group Tahun Ini

Nasional
Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Tinjau RSUD Sinjai, Jokowi Puji Jumlah Dokter Spesialis yang Memadai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com