Presiden Jokowi Tanya ke Menkes, Kenapa Harga Obat Mahal tapi Industri Farmasi Tak Maju-maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sempat bertanya mengapa harga obat dan alat kesehatan di dalam negeri lebih mahal, tetapi industri farmasinya tidak kunjung maju.

Padahal, seharusnya tingginya harga obat membuat pendapatan industri farmasi membengkak.

"Dia (Presiden Jokowi) ingin harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Kenapa harga obat dan alkes tinggi, yang kedua kok industrinya enggak maju-maju," kata Budi usai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Jokowi Minta Menkes Cari Formulasi Harga Obat dan Alkes Murah, Ditunggu 2 Minggu

Lalu, Budi menjawab, masalahnya kemungkinan karena inefisiensi jalur perdagangan dan tata kelola sehingga peningkatan harga menjadi tidak beralasan.

Kemudian, karena kebijakan perpajakan (tax policy) yang tidak berpihak pada industri di dalam negeri.

Budi lantas mencontohkan, pemerintah tidak mengenakan bea masuk untuk impor barang jadi alat kesehatan seperti USG, tetapi mengenakan bea masuk 15 persen jika mengimpor bahan baku untuk dirakit di dalam negeri.

Kebijakan pajak, lanjutnya, harus dibuat lebih efisien dan lebih sederhana, tetapi tidak mengganggu pendapatan pemerintah.

"Ini kan ada inkonsistensi. Di satu sisi kita ingin dorong industri ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau insentifnya enggak line (satu garis lurus)," jelas Budi.

Baca juga: Tingkat Kemiskinan Hanya Turun 2,22 Persen Selama Jokowi Menjabat, Menkeu Enggan Beri Tanggapan

Untuk menjawab masalah tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Dalam dua minggu ke depan, ia akan melapor kepada Presiden mengenai formulasi agar harga obat dan alat kesehatan jauh lebih murah di dalam negeri.

Misalnya, kata dia, dengan memberikan insentif bea masuk kepada pabrik pengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menyebarkan cath lab ke pelayanan kesehatan di semua kabupaten/kota.

"Ingin dong kalau bisa pabrik cath lab dari GE atau dari China bisa masuk. Gimana kita memberikan insentif agar pabrik-pabrik ini bisa masuk karena ada rencana pembelian pemerintah. Koordinasi ini yang tadi Bapak Presiden minta coba dirapikan, nanti kan ada Pak Luhut di (rapat) sana dua minggu," jelasnya.