Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tahan Ketua DPD PAN Subang atas Kasus Suap Alokasi DAK Pegunungan Arfak

Kompas.com - 22/11/2022, 19:07 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Subang, Jawa Barat, Suherlan sebagai tersangka dugaan suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018.

Pada kurun waktu tersebut, Suherlan diketahui merupakan Tenaga Ahli DPR Fraksi PAN.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat Anggota DPR RI periode 2014-2019, Sukiman.

"KPK melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dengan mengumumkan tersangka Suherlan," kata Karyoto dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Selasa (22/11/2022).

Baca juga: KPK Dalami Pertemuan Lukas dengan Kontraktor hingga Penyewaan Pesawat Jet

Selain Sukiman, kasus ini sebelumnya juga menyeret dua tersangka lain, yakni Plt Kadis PUPR Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba.

Kemudian, Eks Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II Dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Rifa Surya.

Karyoto mengatakan, saat itu, Sukiman merupakan anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI.

Mulanya, pada April 2017, Natan Pasomba menemui Rifa Surya. Ia meminta bantuan agar Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi dana DAK APBN-P 2017.

Rifa kemudian menyampaikan permintaan Natan kepada Suherlan yang menjadi Tenaga Ahli DPR Fraksi PAN agar bisa dipertemukan dengan Sukiman selaku Banggar.

Rifa, Natan, dan Suherlan kemudian bertemu di Jakarta dan membuat kesepakatan pemberian fee.

"Persentase fee 9 persen dari nilai dana DAK APBN-P 2017 yang nantinya akan cair," ujar Karyoto.

Baca juga: KPK Sidik Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor DPRD Morowali Utara

Upaya tersebut membuahkan hasil. Banggar DPR RI menyetujui alokasi DAK untuk Pegunungan Arfak sebesar Rp 49,9 miliar.

Setelah itu, Natan kembali meminta bantuan agar Pegunungan Arfak mendapatkan alokasi dana DAK APBN tahun 2018. Mereka kembali bersepakat dengan pembagian fee 9 persen.

Pegunungan Arfak kemudian mendapatkan persetujuan Banggar DPR RI terkait alokasi dana DAK 2018 sebesar Rp 79 miliar.

Adapun fee diberikan Natan kepada Rifa dan Suherlan dengan cara ditransfer melalui rekening PT Dipantara Inovasi Teknologi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Pemilu 2024 Diduga Banyak Kecurangan, Usman Hamid Sebut Perlu Diadili oleh Mahkamah Rakyat

Nasional
Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya 'People Tribunal'

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Sejarawan dan Ahli Pemilu Singgung Perlunya "People Tribunal"

Nasional
Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Kaesang Pastikan Istrinya, Erina Gudono Tak Maju Jadi Calon Bupati Sleman

Nasional
Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Sikap Pemerintah soal Israel Diyakini Tak Dipengaruhi oleh Prabowo

Nasional
Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Kakorlantas Prediksi Sekitar 188.000 Kendaraan Akan Lewat Tol Japek Malam Ini

Nasional
Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Menko Airlangga Wanti-wanti Harga Pangan dan BBM Naik Imbas Iran Serang Israel

Nasional
Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Airlangga: Bagi yang Belum Dukung Prabowo-Gibran, Kita Terbuka

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Kubu Anies-Muhaimin: Kesimpulan Sudah Siap, Pasti Disampaikan ke MK Besok

Nasional
Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Airlangga Ungkap Alasan Undang PPP di Acara Kumpul-kumpul Elite Pendukung Prabowo-Gibran

Nasional
Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Bamsoet Ingin Tak Ada Oposisi di Pemerintahan ke Depan, Nasdem: Rekonsiliasi Bukan Berarti Bagi Kursi

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com