Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap calon presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin merangkul banyak pihak, termasuk yang berlawanan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, diharapkan tidak meniadakan kekuatan oposisi.

Kekuatan oposisi dinilai tetap diperlukan demi mengimbangi kekuatan koalisi Prabowo yang sudah hampir menguasai kursi mayoritas di parlemen.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengapresiasi langkah Prabowo yang melakukan safari politik untuk merangkul kekuatan politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Baca juga: Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Hanya saja, kekuatan oposisi tetap dibutuhkan meski perlu kerja sama dari banyak pihak untuk memimpin negara sebesar Indonesia.

"Ya itu cara yang bagus, jadi menuju kebersamaan persatuan bangsa ini, karena bangsa ini kan terlalu besar untuk ditangani sendiri, tapi bagaimanapun perlu juga ada oposisi supaya ada yang mengoreksi," kata JK di Kampus UI, Depok, Kamis (25/4/2024).

JK menuturkan, setiap presiden tentu ingin koalisi partai politik pendukung pemerintah punya mayoritas kursi di parlemen agar program dan kebijakannya berjalan mulus.

"Saya juga mengalami waktu saya 2004, mulai lagi saya berkampanye menjadi ketua umum Golkar berarti partai sudah lebih bersatu lagi," kata dia.

Terpisah, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpandangan, kekuatan oposisi diperlukan demi mewujudkan kebijakan dan regulasi yang progresif.

Bivitri mencontohkan, usulan pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang disampaikan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membatasi kewenangan presiden, dinilai akan sulit terwujud jika tak ada partai politik yang mengambil peran oposisi.

Baca juga: Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Menurut dia, partai-partai politik yang duduk sebagai oposisi itu nantinya dapat diharapkan mendorong pembentukan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan demi merombak sistem yang disalahgunakan.

Sementara, apabila seluruh partai politik merapat ke pemerintah dan menjadi koalisi besar, undang-undang itu akan sulit terwujud karena tidak ada kepentingan untuk melakukan perubahan.

"Karena memang situasi yang seperti ini menguntungkan, menyenangkan untuk mereka, mereka bisa abuse lagi nanti, mereka presidennya bisa tanpa kontrol," kata Bivtri.

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Suasana di Kompleks Parlemen atau Gedung DPR/MPR, Jakarta. Pada Selasa (5/3/2024) hari ini, DPR akan menggelar paripurna pembukaan masa sidang di tengah wacana pengguliran hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu.

Himpun Kekuatan

Setelah ditetapkan sebagai calon presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024) lalu, Prabowo bergerak cepat bertemu partai politik yang menjadi lawannya pada Pilpres 2024.

Pada Rabu siang, Prabowo bertandang ke markas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bertemu dengan Ketua Umum PKB sekaligus calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

"Saya menerima tadi penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat," kata Prabowo selepas pertemuan.

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kanan) di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Pertemuan tersebut merupakan silaturahim pertama yang dilakukan Prabowo kepada kalangan partai politik rival dalam Pemilu 2024 usai ditetapkan oleh KPU sebagai presiden terpilih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.