BKKBN Masih Verifikasi Situasi "Stunting" Terkini di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) masih memverifikasi dan memvalidasi data terkait stunting antara hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Sistem Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebutkan, proses verifikasi dan validasi dilakukan karena kasus stunting yang diperoleh di daerah melalui E-PPGBM tidak sebanyak kasus yang tercatat di SKI.

"Sesuai arahan wakil presiden, terkait data stuntng, agar dipadupadankan dulu antara E-PPGBM dan SKI karena data yang didapatkan dari SKI ketika diterapkan di daerah, presentasenya banyak daerah yang tidak bisa menemukan kasus sebanyak yang ada di dalam SKI," kata Hasto di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Baca juga: Kurang Gizi Jadi Penyebab Prevalensi Stunting Sulit Turun

Hasto mencontohkan, SKI memproyeksikan ada lebih dari 200.000 kasus stunting di Provinsi Banten.

Sementara, penjabat gubernur Banten melaporkan hanya ada sekitar 2.600 anak stunting di provinsi tersebut berdasarkan pendataan by name by address.

"Maka mencari anak stunting yang selisih data itu menjadi tidak gampang, mana lagi mana lagi? Oleh karena itu, sekali lagi, data itu perlu perlu diverval (verifikasi-validasi) padu padan data itu melakukan verval," kata Hasto.

Ia pun menjelaskan, data-data terkait stunting yang diberikan lewat E-PPGBM didasarkan pada hasil penimbangan.

BKKBN menargetkan, program penimbangan tersebut dapat mencapai 100 persen pada bulan April 2024 sehingga pada bulan Mei 2024 sudah ada data yang valid terkait kondisi stunting di Indonesia.

Baca juga: Wapres Sebut Target Penurunan Stunting Akan Dievaluasi

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2023 hanya turun 0,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Laporan dari Menteri Kesehatan menyatakan bahwa hasil survei kesehatan Indonesia, prevalensi stunting tahun 2023 adalah sebesar 21,5, hanya turun 0,1 persen dari tahun 2022," kata Ma'ruf dalam rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).

Ma'ruf lantas mengatakan, penurunan tersebut tidak sesuai dengan target pemerintah menurunkan angka stunting di kisaran tiga persen.

Merespons data tersebut, Ma'ruf menginstruksikan adanya penimbangan dan pengukuran balita secara serentak untuk memetakan prevalensi stunting di Indonesia.