Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/12/2021, 19:34 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 44 dari 56 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah selesai mengikuti uji kompetensi akan dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) Polri.

Menurut eks Direktur Kampanye Sosialisasi Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono, ia dan 43 rekan lainnya akan menjalani proses orientasi setelah resmi dilantik.

"Setelah pelantikan kita ada orientasi. Jadi kita akan sedikit berbeda dengan teman-teman yang kemarin (lolos TWK) di Unhan (Universitas Pertahanan) di mana dibina dulu kemudian dilantik. Kalau kami ini akan dilantik dan ada orientasi," kata Giri di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/12/2021).

Giri menjelaskan, orientasi tersebut merupakan pengenalan awal bagi para eks pegawai KPK terhadap ASN dan instansi Polri.

Baca juga: 12 dari 56 Eks Pegawai KPK Tidak Bersedia Jadi ASN Polri, Ini Daftarnya

Ia menambahkan, proses orientasi juga diperlukan dalam rangka semakin mengenal instansi Polri.

“Pengen tahu apa itu PNS, ASN segala macam dan lebih tahu tentang organisasi Polri,” ucapnya.

Selain itu, Giri juga masih belum bisa memastikan dimana posisi yang akan diberikan kepadanya usai dilantik menjadi ASN Polri.

Menurutnya, hal ini menjadi kewenangan dan masih diproses pihak Polri.

“Mereka yang sedang menyusun dan saya pikir sebelum itu menjadi regulasi belum bisa disampaikan karena hitam di atas putihnya ada regulasi,” kata dia.

Diketahui, sebanyak 44 mantan pegawai KPK menyatakan kesediaannya menjadi ASN Polri. Sedangkan, 12 mantan pegawai lainnya menolak bergabung.

Baca juga: 44 Eks Pegawai KPK Terima Tawaran Jadi ASN Polri, IM57+: Salah Satu Cara Berjuang

Ke-44 orang itu telah menjalani uji kompetensi di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Selasa (7/12/2021) dan kini tengah menunggu pelantikan.

Secara terpisah, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono masih belum mendapat informasi soal pelantikan 44 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

“Saya belum dapat info tentang rencana tersebut, nanti setelah ada info akan di sampaikan,” kata Rusdi saat dihubungi, Selasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com