Antiklimaks Usulan Jokowi untuk Revisi UU ITE...

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan pemerintah untuk tak mencabut Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tak sesuai dengan spirit awal yang digaungkan Presiden Joko Widodo ketika awal kali menyikapi polemik pasal multitafsir pada beleid tersebut.

Kala itu, pernyataan Jokowi dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman pada 8 Februari menjadi pemicu munculnya respons masyarakat yang khawatur dengan penerapan UU ITE saat mengkritik pemerintah.

Respons tersebut banyak disampaikan masyarakat di dunia maya. Satu per satu dari mereka menunjukkan kasus-kasus UU ITE yang bermula dari kritikan kepada pemerintah.

Baca juga: Sebut soal Pencabutan, Mahfud MD Dinilai Membelokkan Narasi Revisi UU ITE

Selang sepekan berikutnya, dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri, Jokowi merespons keluhan masyarakat dengan menyatakan bakal merevisi UU ITE bersama DPR.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi undang-undang ini, Undang-undang ITE ini," kata Jokowi dalam Rapim TNI-Polri yang berlangsung pada 15 Februari.

Bentuk Tim Kajian UU ITE

Alih-alih segera menyiapkan proses revisi ke DPR, pemerintah justru malah membentuk dua tim untuk merespons polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE untuk merespons wacana yang digaungkan Presiden Jokowi itu.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, satu tim dibentuk untuk membahas rencana revisi UU ITE.

Pasalnya, sejumlah pihak mendorong pemerintah dan DPR merevisi pasal-pasal yang dianggap mengancam demokrasi.

Baca juga: Pemerintah Bakal Sedikit Perbaiki UU ITE, Termasuk Menambah 1 Pasal

"Tim revisi atau tim rencana revisi UU ITE, karena kan ada gugatan, katanya UU ini mengandung pasal karet, diskriminatif, membahayakan demokrasi.

“Nah, Presiden mengatakan silakan didiskusikan kemungkinan revisi itu," ujar Mahfud dalam keterangan pers melalui video, Jumat (19/2/2021).

Menurut Mahfud, tim rencana revisi UU ITE ini akan membahas pasal-pasal yang dianggap multitafsir bersama komponen masyarakat.

Pemerintah akan mengundang pakar hukum, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pakar, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kelompok gerakan pro-demokrasi.

"(Semua) akan didengar untuk mendiskusikan, benar tidak ini perlu revisi," kata Mahfud.

Selain itu, pemerintah juga membentuk tim untuk menyusun interpretasi atas pasal-pasal yang selama ini dianggap multitafsir. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate akan bertanggung jawab mengenai pembahasan dalam tim tersebut.

Baca juga: Cegah Multitafsir UU ITE, Pemerintah Bakal Buat Pedoman SKB 3 Lembaga

"Itu nanti akan dilakukan oleh Kemenkominfo, Pak Johnny Plate nanti bersama timnya, tetapi juga bergabung dengan kementerian lain di bawah koordinasi Polhukam untuk menyerap itu," ucap Mahfud.