Kompas.com - 30/04/2021, 22:30 WIB
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat berkunjung silaturahmi ke Partai Nasdem, Jumat (30/4/2021). Dokumentasi PKSPartai Keadilan Sejahtera (PKS) saat berkunjung silaturahmi ke Partai Nasdem, Jumat (30/4/2021).
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem sepakat mendorong semua pihak untuk mengakhiri polarisasi dalam politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik, riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif, seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi diakhiri,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate saat jumpa pers, di Jakarta, Jumat (30/4/2021) seperti ditulis Antara.

Menurut Johnny, PKS dan Partai NasDem sepakat bahwa komunikasi politik yang konstruktif merupakan cara terbaik mencegah adanya polarisasi antarkelompok masyarakat.

Baca juga: Bertemu, Nasdem dan PKS Sepakat Perangi Paham Radikal dan Terorisme

“Baik itu saat pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif harus bisa kami membangun komunikasi yang konstruktif,” kata Johnny menegaskan.

Johnny mengatakan, pertemuan PKS dan Partai Nasdem, merupakan salah satu cara membangun komunikasi politik yang cair antarpartai politik. 

Dia juga menyebut bahwa kedua parpol sepakat pertemuan seperti ini perlu terus dilakukan. 

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Komunikasi politik yang cair, kata Johnny, dapat menjadi media mencari jalan keluar permasalahan bangsa. Terlepas dari perbedaan orientasi politik kedua parpol.

Seperti diketahui, PKS merupakan satu dari sejumlah parpol yang memutuskan untuk tidak bergabung di pemerintahan. Sementara Nasdem menjadi salah satu partai yang mengusung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan polarisasi atau perpecahan antarkelompok hanya akan menggerus kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami sangat mendukung agar supaya ke depan dalam perpolitikan terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi, sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian jadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa,” kata Syaikhu menegaskan.

Halaman:


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X