Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/04/2021, 22:30 WIB
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasdem sepakat mendorong semua pihak untuk mengakhiri polarisasi dalam politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami Nasdem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik, riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif, seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi diakhiri,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate saat jumpa pers, di Jakarta, Jumat (30/4/2021) seperti ditulis Antara.

Menurut Johnny, PKS dan Partai NasDem sepakat bahwa komunikasi politik yang konstruktif merupakan cara terbaik mencegah adanya polarisasi antarkelompok masyarakat.

Baca juga: Bertemu, Nasdem dan PKS Sepakat Perangi Paham Radikal dan Terorisme

“Baik itu saat pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif harus bisa kami membangun komunikasi yang konstruktif,” kata Johnny menegaskan.

Johnny mengatakan, pertemuan PKS dan Partai Nasdem, merupakan salah satu cara membangun komunikasi politik yang cair antarpartai politik. 

Dia juga menyebut bahwa kedua parpol sepakat pertemuan seperti ini perlu terus dilakukan. 

Komunikasi politik yang cair, kata Johnny, dapat menjadi media mencari jalan keluar permasalahan bangsa. Terlepas dari perbedaan orientasi politik kedua parpol.

Seperti diketahui, PKS merupakan satu dari sejumlah parpol yang memutuskan untuk tidak bergabung di pemerintahan. Sementara Nasdem menjadi salah satu partai yang mengusung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. 

Dalam kesempatan yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan polarisasi atau perpecahan antarkelompok hanya akan menggerus kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami sangat mendukung agar supaya ke depan dalam perpolitikan terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi, sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian jadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa,” kata Syaikhu menegaskan.

Presiden PKS turut menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), pada awal tahun ini, cukup mengkhawatirkan.

Karena itu, adanya pertemuan-pertemuan yang membangun antarpartai politik, kata Syaikhu, bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Mudik Dilarang, PKS dan Nasdem Sepakat Inisiasi Gerakan Kirim THR ke Desa

“Sebagaimana yang pernah dirilis The Economist Intelligence Unit bahwa Indonesia masuk dalam cacat demokrasi. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap,” kata dia menambahkan.

Laporan Indeks Demokrasi 2020 The Economist Intelligence Unit menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-64 dengan skor 6.3, turun dari 6.48 pada periode sebelumnya.

Skor itu merupakan angka Indeks Demokrasi terendah Indonesia dalam 14 tahun terakhir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Direktur Niaga PT Dirgantara Indonesia ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Kecewanya Baiquni Wibowo, Sebut Tak Punya Utang Budi ke Ferdy Sambo dan Tidak Berniat Tanam Budi

Nasional
Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasdem Tampik Surya Paloh Ngotot Ingin Bertemu Megawati

Nasional
Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasdem Buka Suara soal Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G di Kominfo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

[POPULER NASIONAL] Menkes soal Kasus Diabetes Anak Naik | Bawahan Sambo Bongkar Budaya Sulit Perintah Atasan di Polri

Nasional
Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Cara Mengubah Data di KTP Elektronik

Nasional
Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Cara Memperbaiki KTP-el yang Salah Data

Nasional
Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 10 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut, Bahas Apa?

Nasional
Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Gelar Wayang Kulit, Kapolri Harap Semakin Perkuat Persatuan Kesatuan Jelang Tahun Politik

Nasional
Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Update 3 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 241 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.778

Nasional
Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Ungkap Derita Terseret Skenario Ferdy Sambo, Chuck Putranto: Anak Diperiksa Psikis, Istri Dihina

Nasional
KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

KPK Tunjuk Jaksa yang Pernah Periksa Adik Ipar Jokowi Jadi Plt Direktur Penuntutan

Nasional
Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Mahfud Sebut Indeks Persepsi Korupsi Turun Bukan Penilaian ke Pemerintah Saja, tapi DPR dan Peradilan

Nasional
Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya 'PR'

Kepala Daerah Takut Diperiksa Aparat, Mendagri Disebut Masih Punya "PR"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.