Azis Syamsuddin Didesak Klarifikasi Dugaan Keterlibatan di Kasus Suap Penyidik KPK

Kompas.com - 25/04/2021, 06:29 WIB
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024. DOK. Azka/nvl (dpr.go.id)Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (kORPOLKAM) Azis Syamsuddin mengusulkan agar dana saksi dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) 2024.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin segera menyampaikan klarifikasi soal dugaan keterlibatannya dalam kasus suap yang melibatkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyebut keterangan dari Azis penting dilakukan karena ia merupakan anggota DPR.

"MAKI memohon dan meminta kepada yang terhormat Azis Syamsuddin sebagai pimpinan DPR RI segera memberikan klarifikasi terbuka," jelas Boyamin dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/4/2021).

Baca juga: KPK Belum Bisa Pastikan Kepentingan Azis Syamsuddin di Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara

"Karena apapun dia adalah wakil rakyat, sehingga wajib memberikan penjelasan kepada rakyatnya dalam bentuk jumpa pers atau melalui media sosial," tutur dia.

Boyamin menilai jika tak segera menyampaikan klarifikasi, justru akan semakin merugikan Azis.

Sebab, lanjut Boyamin, masyarakat jadi menduga terkait keterlibatannya pada dugaan tindak suap yang sedang diusut KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dengan belum adanya klarifikasi dari Azis Syamsuddin justru akan merugikan dirinya karena masyarakat dapat dipastikan akan memaknai hal-hal yang buruk berdasar dugaan keadaan yang disembunyikan," ungkap Boyamin.

Terakhir, Boyamin menuturkan jika tidak ada yang ditutupi terkait kasus itu, Azis semestinya segera memberi keterangan terbuka.

"Kalau tidak ada masalah mestinya buka-bukaan tanpa ada yang ditutupi," kata Boyamin.

Azis Syamsuddin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap yang melibatkan penyidik KPK Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju dan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M Syahrial.

Baca juga: KPK Sebut Azis Syamsuddin Perintahkan Ajudan Hubungi Penyidik Stepanus untuk Datang ke Rumah Dinas

Dalam keterangan persnya, Kamis (22/4/2021), Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan Azis diduga adalah pihak yang mengenalkan Stepanus Robin dan M Syahrial.

Setelah perkenalan tersebut M Syahrial menyepakati permintaan Stepanus Robin untuk membayar Rp 1,5 miliar dengan janji akan menutup kasus dugaan korupsi di pemerintahan Tanjungbalai pada tahun 2020-2021 yang sedang diselidiki KPK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Nasional
UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

Nasional
Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Pesawat Kepresidenan Dicat di Tengah Pandemi, Anggota DPR: Tidak Bijak, Mestinya Ditunda

Nasional
Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

Kemenkes: Pemeriksaan Antibodi Setelah Divaksinasi Covid-19 Tak Perlu Dilakukan

Nasional
Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

Pemerintah Diminta Tunda Migrasi TV Digital, Komisi I: Jangan Tambah Beban Rakyat

Nasional
Beri Jempol untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020, Wapres: Kalian Luar Biasa

Beri Jempol untuk Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020, Wapres: Kalian Luar Biasa

Nasional
Warga di Bekasi Gagal Divaksin karena NIK-nya Dipakai WNA, Ini Kata Kemendagri

Warga di Bekasi Gagal Divaksin karena NIK-nya Dipakai WNA, Ini Kata Kemendagri

Nasional
Pusako Nilai Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Harusnya Terbuka untuk Umum

Pusako Nilai Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Harusnya Terbuka untuk Umum

Nasional
Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Nasional
Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Nasional
Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Nasional
Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Nasional
Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Nasional
Lewat 'Video Call', Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Lewat "Video Call", Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X