Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Kompas.com - 26/04/2024, 17:34 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi partai terbanyak yang mengajukan gugatan hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Data jadwal gugatan dari situs mkri.id, Jumat (26/4/2024), PPP melayangkan sengketa sebanyak 24 permohonan.

Kemudian, disusul Partai Nasdem dengan 20 gugatan, Partai Amanat Nasional (PAN) 19 gugatan, serta Partai Gerindra dan Demokrat masing-masing 17 gugatan.

Ada juga Partai Golkar dengan 14 gugatan, PDI-P 13 gugatan, Partao Kebangkitan Bangsa (PKB) 12 gugatan, dan Partai Bulan Bintang (PBB) delapan gugatan.

Selanjutnya, Perindo enam gugatan, Hanura empat gugatan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gelora masing-masing tiga gugatan, serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Garuda masing-masing dua gugatan.

Baca juga: 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan, total perkara pileg yang diterima MK sejumlah 297 permohonan.

Permohonan tersebut ada yang diajukan partai, juga diajukan oleh calon legislatif sendiri, terutama calon legislatif untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dalam perkara tersebut, menurut Fajar, sudah dibagi menjadi tiga panel.

"Sudah dibagi per panel, ada tiga panel, jadi 297 (permohonan) sudah didistribusikan," kata Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Anwar Usman Boleh Tangani Sengketa Pileg di MK, kecuali yang Libatkan PSI

Fajar mengatakan, pelaksanaan sidang sengketa pileg mulai digelar pada Senin (29/4/2024) pekan depan.

Meski sudah ada pembagian panel, Fajar menyebut bahwa nama hakim per panel belum bisa dipublikasikan ke publik.

"Besok diinfokan (nama hakim)," ujarnya.

Sementara itu, sidang sengketa Pileg nantinya akan digelar di Lantai 1 dan 2 Gedung MK yang akan dipimpin setiap panelnya oleh tiga Hakim Konstitusi.

Baca juga: MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com