Kompas.com - 07/01/2021, 17:06 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar (kanan) didampingi Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan (kedua kiri), angggota Dewan Pengawas Albertina Ho (kiri) dan Syamsuddin Haris (kedua kanan) menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers kinerja Dewan Pengawas KPK tahun 2020 di Gedung KPK C1, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Dewan Pengawas KPK sepanjang 2020 telah menerima dan menindaklanjuti 247 surat pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarAnggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar (kanan) didampingi Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan (kedua kiri), angggota Dewan Pengawas Albertina Ho (kiri) dan Syamsuddin Haris (kedua kanan) menyampaikan pemaparan dalam konferensi pers kinerja Dewan Pengawas KPK tahun 2020 di Gedung KPK C1, Jakarta, Kamis (7/1/2021). Dewan Pengawas KPK sepanjang 2020 telah menerima dan menindaklanjuti 247 surat pengaduan masyarakat atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memproses 15 kasus dugaan pelanggaran kode etik sepanjang 2020.

Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengatakan, dari 15 kasus tersebut, hanya empat kasus yang dibawa ke proses sidang etik.

"Dari 15 ini, semuanya sudah diselesaikan di 2020 di mana yang empat dibawa ke sidang etik dan yang 11 tidak dibawa karena tidak cukup bukti untuk dilanjutkan di sidang etik," kata Albertina dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube KPK RI, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Beri 571 Izin Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan Sepanjang 2020

Dari empat kasus yang dibawa ke sidang etik, satu orang dijatuhi hukuman sanksi ringan teguran tertulis I, satu orang dihukum sanksi ringan teguran tertulis II, satu orang dihukum sanksi ringan teguran lisan, satu orang dihukum sanksi berat diberhentikan tidak dengan hormat.

Sebanyak 15 kasus dugaan pelanggaran etik tersebut berasal dari 20 laporan yang diterima Dewan Pengawas KPK selama 2020.

Dalam kurun waktu tersebut, Dewan Pengawas KPK juga menerima 11 surat lain terkait kode etik yang bersifat informasi dan konsultasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Albertina menambahkan, sepanjang 2020, Dewan Pengawas KPK telah menerbitkan tiga peraturan dewan pengawas yang megnatur soal kode etik.

Ketiga peraturan itu adalah Peraturan Dewan Pengawas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, Peraturan Dewan Pegawas Nomor 02 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, serta Peraturan Dewan Pengawas Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Baca juga: Selama 2020, Dewan Pengawas Terima 247 Laporan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Kode etik KPK tersebut mengandung lima nilai dasar yakni integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan.

"Untuk melaksanakan penegakan kode etik, tentu saja Dewan Pengawas juga harus membuat SOP. SOP-nya supaya bisa dalam pelaksanaannya itu sesuai, ada 9 SOP untuk mendukung pelaksanaan ini," kata Albertina. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X