Dewan Pengawas KPK Beri 571 Izin Penyadapan, Penggeledahan, Penyitaan Sepanjang 2020

Kompas.com - 07/01/2021, 16:22 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho. ANTARA FOTO/AKBARr NUGROHO GUMAYAnggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho bersiap mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik lima orang Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yaitu Artidjo Alkostar, Harjono, Syamsuddin Haris, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Albertina Ho.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan 571 izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sepanjang tahun 2020 lalu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, penyitaan, penggeledahan, dan penyitaan baru dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.

"Untuk tahun 2020, 571 izin yang diterbitkan oleh Dewan pengawas, " kata anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube KPK, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Tolak Pemberian Mobil Dinas

Bila dirinci, jumlah izin yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas KPK sepanjang 2020 terdiri dari 62 izin penggeledahan, 132 izin penyadapan, dan 377 izin penyitaan.

Seluruh permohonan tersebut diberikan izin oleh Dewan Pengawas KPK dalam rentang waktu kurang 24 jam.

Albertina pun menegaskan Dewan Pengawas KPK tidak menghambat kinerja penyidik dan penyelidik KPK terkait pemberian izin tersebut.

Hal itu tercermin dari hasil survei yang kepuasan yang dilakukan Dewan Pengawas KPK di mana mayoritas penyidik dan penyelidik mengaku sangat puas dengan proses pemberian izin oleh Dewan Pengawas KPK.

"Kalau dilihat di sini, rata-rata survei ini adalah sangat puas dan dilihat tidak ada sebenarnya Dewas menghambat untuk proses pemberian izin penyadapan, penggeledahan, maupun penyitaan," ujar Albertina.

Baca juga: Jubir Sebut Pengukuhan 38 Pejabat KPK Tak Memandang Asal Instansi

Selain memberikan izin, Dewan Pengawas KPK juga melakukan monitoring ataas pelaksanaan izin yang telah diberikan.

"Sehingga pelaksanaan izin itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan izin yang diberikan," kata dia.

Albertina menuturkan, monitoring dilakukan dengan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban penyadapan, verifikasi administrasi sita dan geledah melalui berita acara, serta melakukan tinjau lapangan.

Tinjau lapangan dilakukan untuk melihat barang-barang yang disita serta melihat kesesuaian prosedur penyitaan dengan peraturan yang ada.

Lewat monitoring tersebut, Dewan Pengawas KPK telah mengevaluasi 23 laporan penyadapan, memeriksa 64 berita acara penggeledahan, 631 berita acara penyitaan, serta meninjau 50 aset sitaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Nasional
Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Nasional
Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Nasional
Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Nasional
Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Nasional
Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

Nasional
UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

UPDATE: Bertambah 107, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 47.823 Orang

Nasional
UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

UPDATE 14 Mei: Bertambah 3.807, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.592.886

Nasional
UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

UPDATE: Suspek Covid-19 di Indonesia Tercatat 86.842 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

UPDATE: Bertambah 2.633, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.734.258

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X