Selama 2020, Dewan Pengawas Terima 247 Laporan Terkait Tugas dan Wewenang KPK

Kompas.com - 07/01/2021, 16:24 WIB
Anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Gedung ACLC KPK, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DAnggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar di Gedung ACLC KPK, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 247 laporan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang KPK selama 2020.

"Tahun 2020, Dewan Pengawas telah menerima 247 surat pengaduan atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK," kata anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar dalam konferensi pers yang disiarkan akun Youtube KPK RI, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Tolak Pemberian Mobil Dinas

Artidjo menuturkan, Dewan Pengawas KPK kemudian menelaah dan mengklarifikasi surat-surat aduan yang diterima.

Artidjo mengungkapkan, dari 247 laporan yang diterima, 87 di antaranya telah diselesaikan.

"Jadi selalu kita lakukan, tidak ada yang di tengah jalan dibiarkan begitu aja, tidak ada, mesti kita jawab, dijamin kita jawab, itu 87," ujar Artidjo.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan hakim agung itu melanjutkan, sebanyak 60 laporan diteruskan ke unit terkait di KPK sementara 100 surat lainnya diarsipkan.

Sebanyak 100 laporan tersebut diarsipkan karena beberapa alasan, antara lain alamat pengirim yang tidak jelas serta isinya mengulang isi laporan lainnya.

"Terpidana di Sukamiskin itu selalu mengirim surat yang begitu-begitu, terus saja mengirim surat," kata dia.

Baca juga: Pelapor Harap Dewan Pengawas KPK Nyatakan Firli Bahuri Langgar Etik

Setiap pengaduan yang diterima Dewan Pengawas KPK juga menjadi bahan pengawasan bagi Dewan Pengawas dalam rapat koordinasi pengawasan dengan pimpinan KPK.

Artidjo menambahkan, selain pengaduan masyarakat, Dewan Pengawas KPK juga akan menindaklanjuti sumber-sumber lainnya, termasuk pemberitaan media.

"Jadi dengan demikian, setiap keluhan, pemberitaan, akan kita sikapi dengan bijak sehingga dengan demikian setiap pengaduan itu akan dianggap bernilai oleh Dewan Pengawas," kata dia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, salah satu tugas Dewan Pengawas adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.