Kompas.com - 02/09/2019, 18:58 WIB
Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 10 nama yang lolos seleksi. Pengumuman itu disampaikan usai pansel menyerahkan 10 nama tersebut kepada Presiden Jokowi, Senin (2/9/2019). KOMPAS.com/IhsanuddinPanitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan 10 nama yang lolos seleksi. Pengumuman itu disampaikan usai pansel menyerahkan 10 nama tersebut kepada Presiden Jokowi, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih mengatakan, sepuluh nama yang lolos seleksi sudah final.

Nama itu dipastikan tidak akan diutak-utik lagi oleh Presiden Joko Widodo dan akan segera dikirim ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test.

"Tidak ada istilah koreksi, (seleksi) sudah selesai," kata Yenti usai menyerahkan sepuluh nama ke Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Ini 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Tangan Jokowi...

Yenti mengatakan, Pansel sendiri merupakan perpanjangan tangan Presiden Jokowi.

Sejak awal, Presiden pun terus mengikuti kerja Pansel dalam melakukan proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, psikotest, uji publik hingga wawancara.

Dengan telah diserahkan 10 nama yang lolos seleksi ke Jokowi, maka proses seleksi dari pihak eksekutif sudah selesai.

Baca juga: Yenti: Tak Ada Sinyal Kapan Jokowi Serahkan Nama 10 Capim KPK ke DPR

Bahkan, menurut Yenti, Presiden pula yang meminta Pansel untuk mengumumkan 10 nama tersebut.

"Pak Jokowi juga menjaga, memberikan kepercayaan penuh kepada pansel," ucap dia.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyerahkan 10 nama yang lolos seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Komisi III DPR lalu akan memilih 5 nama pimpinan KPK 2019-2023.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X