Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Akan Diutak-utik, Jokowi Segera Kirim 10 Capim KPK ke DPR

Kompas.com - 02/09/2019, 18:58 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK Yenti Garnasih mengatakan, sepuluh nama yang lolos seleksi sudah final.

Nama itu dipastikan tidak akan diutak-utik lagi oleh Presiden Joko Widodo dan akan segera dikirim ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test.

"Tidak ada istilah koreksi, (seleksi) sudah selesai," kata Yenti usai menyerahkan sepuluh nama ke Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Ini 10 Capim KPK yang Diserahkan ke Tangan Jokowi...

Yenti mengatakan, Pansel sendiri merupakan perpanjangan tangan Presiden Jokowi.

Sejak awal, Presiden pun terus mengikuti kerja Pansel dalam melakukan proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, psikotest, uji publik hingga wawancara.

Dengan telah diserahkan 10 nama yang lolos seleksi ke Jokowi, maka proses seleksi dari pihak eksekutif sudah selesai.

Baca juga: Yenti: Tak Ada Sinyal Kapan Jokowi Serahkan Nama 10 Capim KPK ke DPR

Bahkan, menurut Yenti, Presiden pula yang meminta Pansel untuk mengumumkan 10 nama tersebut.

"Pak Jokowi juga menjaga, memberikan kepercayaan penuh kepada pansel," ucap dia.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyerahkan 10 nama yang lolos seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Komisi III DPR lalu akan memilih 5 nama pimpinan KPK 2019-2023.

Kendati demikian, Yenti mengaku tidak tahu kapan 10 nama itu akan diserahkan ke DPR.

"Tidak ada sinyal kapan presiden akan meneyrahkan, itu kewenangan presiden dan kami juga tidak menanyakan," ujarnya.

Baca juga: Lembaga-lembaga Ini Minta Kenaikan Anggaran, Kecuali KPK

Berikut nama 10 capim yang lolos seleksi:

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK

2. Firli Bahuri, Anggota Polri

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK

4. Johanis Tanak, Jaksa

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat

6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen

7. Nawawi Pomolango, Hakim

8. Nurul Ghufron, Dosen

9. Roby Arya Brata, PNS Sekretariat Kabinet

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan

Diberitakan, desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kembali 10 nama capim KPK yang diserahkan Pansel Capim KPK diutarakan oleh sejumlah aktivis antikorupsi.

Salah satunya diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz.

"Waktu 14 hari ini mesti dipakai oleh Presiden secara maksimal, membaca, dan me-review apa yang sudah dilakukan Pansel. Dari seluruh tahapan yang dijalankan tersebut, Presiden bisa melakukan evaluasi," ujar Donal Fariz saat ditemui di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Baca juga: ICW Dorong Presiden Jokowi Evaluasi Hasil Tes Seleksi Capim KPK

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga meminta Jokowi mendengar masukan publik agar tidak meloloskan nama-nama bermasalah ke DPR.

"Jika Jokowi masih konsisten dengan apa yang jadi penilaiannya, yakni (capim) yang cukup berintegritas, maka dia harus memastikan nama-nama yang akhirnya dibawa ke DPR bukan nama-nama yang jadi pusat kritikan publik, khususnya dari Polri dan Kejaksaan," kata dia.

 

Kompas TV Koalisi masyarakat sipil menggelar aksi simbolik peduli Komisi Pemberantasan Korupsi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat Minggu (1/9/2019). Aksi simbolik koalisi masyarakat sipil terdiri dari Transparency International Indonesia, ICW, LBH dan YLBHI. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mendorong pansel capim KPK memilih kandidat yang bersih dan berani menuntaskan kasus korupsi. Mereka menilai ada sejumlah nama yang cacat akan kode etik dan integritas di antara 20 nama yang lolos uji publik seleksi pimpinan KPK. Sebelumnya sejumlah 6 calon pimpinan KPK mengikuti uji publik sebagai penentu ke tahap selanjutnya. Ini adalah seleksi terakhir sebelum panitia seleksi menentukan 10 nama untuk diserahkan ke presiden. Usai tes kepada Capim KPK seluruhnya selesai panitia seleksi akan menyerahkan nama yang lolos ke Presiden Jokowi pada 2 September. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih juga menjawab soal sejumlah kritik dan saran kepada pansel. Ia meminta publik memercayakan sepenuhnya proses seleksi ini kepada panitia seleksi. #CalonPimpinanKPK #Presiden #PanselCapimKPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

Nasional
PDI-P Punya Program Beasiswa 'Megawati Fellowship', Akan Diluncurkan di Rakernas

PDI-P Punya Program Beasiswa "Megawati Fellowship", Akan Diluncurkan di Rakernas

Nasional
Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

Nasional
Anies Sebut Negara hingga 'Pelaku Besar' Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Anies Sebut Negara hingga "Pelaku Besar" Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

Nasional
Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

Nasional
Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

Nasional
Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

Nasional
Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

Nasional
Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

Nasional
Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

Nasional
Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

Nasional
Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

Nasional
Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang 'Oh Itu Relawan Saya'

Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang "Oh Itu Relawan Saya"

Nasional
Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

Nasional
Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com