Kompas.com - 29/04/2016, 11:17 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memimpin rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKetua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memimpin rapat pleno DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016)
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Terang-terangan, Partai Golkar mematok Rp 1 miliar bagi kader yang ingin mengadu peruntungan sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Angka itu sudah jauh "dikorting" dari wacana yang sebelumnya muncul hingga Rp 20 miliar per calon.

Syarat itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Persyaratan disusun setelah mereka sepakat tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali pada 23 Mei 2016 untuk memilih ketua umum Golkar yang baru.

Jadwal Munaslub itu sebelumnya tak jelas, berubah-ubah dengan berbagai alasan. Malah, muncul usul tak perlu digelar munaslub lantaran pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali untuk periode 2014-2019.

Dalam kepengurusan itu, Aburizal Bakrie menjabat ketua umum dan sekretaris jenderal dijabat Idrus Marham. Kubu Agung Laksono juga diakomodasi dalam struktur pengurus. Lalu, untuk apa lagi memilih ketum baru? Begitu pandangan yang muncul.

Sesuai dengan komitmen kedua kubu untuk rekonsiliasi setelah konflik setahun lebih, munaslub tetap digelar. Aburizal dan Agung tak akan ikut bertarung sebagai calon Ketum.

Soal biaya pendaftaran Rp 1 miliar per calon itu diumumkan langsung oleh Aburizal. Disampaikan juga, peserta munaslub yang memiliki hak suara batal diberi uang saku.

Hitung-hitungan panitia munaslub, jika semua pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota yang hadir diberikan uang saku, munaslub akan menguras uang hingga Rp 66,9 miliar. Jumlah peserta yang diundang mencapai 2.500 orang.

Awalnya, rincian uang saku yang ingin diberikan, DPD I mendapat Rp 100 juta per DPD (delegasi tujuh peserta dan 10-20 peninjau). DPD II mendapatkan Rp 25 juta per DPD (lima peserta delegasi).

Tanpa uang saku, biaya munaslub menyusut menjadi Rp 47 miliar. Namun, tetap ada uang transpor untuk peserta. Besaran uang transpor itu disesuaikan dengan asal peserta.

Setidaknya hingga Jumat (29/4/2016), belum ada suara penolakan dari bakal calon ketum Golkar.

Ade Komarudin, misalnya. Ia mengaku tak mempersoalkan besaran iuran sepanjang ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade.

Bakal calon lainnya, Idrus Marham, juga tak keberatan menggelontorkan duit Rp 1 miliar. Bahkan, ia menilai, calon yang mampu menggelontorkan duit menunjukkan kesiapan yang bersangkutan untuk memimpin Golkar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Nasional
Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Soal FIR Wilayah Kepri dan Natuna, Anggota Komisi I: Secara Teknis Masih Bergantung Singapura

Nasional
Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Ada 16 Pengaduan Masyarakat yang Diterima Polisi soal Dugaan Ujaran Kebencian Edy Mulyadi

Nasional
Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Kasus Ujaran Kebencian Edy Mulyadi Naik ke Tahap Penyidikan, Polri Kirim SPDP ke Kejagung

Nasional
Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Tingkat Kepatuhan LHKPN pada 2021 Sebesar 97,35 Persen

Nasional
Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Geledah Rumah Bupati Langkat, KPK Temukan Uang hingga Satwa Dilindungi

Nasional
Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Penularan Omicron Tinggi di Jabodetabek, P2G Desak PTM 100 Persen Dihentikan

Nasional
Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Deretan Partai Pendatang Baru yang Akan Ramaikan Pemilu 2024, Bentukan Amien Rais hingga Loyalis Anas Urbaningrum

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Satu Poin, KPK Pastikan Tak Akan Berpuas Diri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.