Kompas.com - 28/04/2016, 17:46 WIB
Calon Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin saat bersilaturahim dengan pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Maluku, di Hotel Manise, Jumat (4/3/2016) KONTRIBUTOR KOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTYCalon Ketua Umum Partai Golkar, Ade Komarudin saat bersilaturahim dengan pengurus DPD I dan DPD II Partai Golkar se-Maluku, di Hotel Manise, Jumat (4/3/2016)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia pengarah Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar telah menetapkan besaran iuran yang akan dibayarkan oleh setiap bakal calon ketua umum. Masing-masing calon dibebankan iuran Rp 1 miliar untuk penyelenggaraan.

Bakal calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin tak mempersoalkan besaran iuran yang telah ditentukan. Sepanjang, iuran itu telah ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Partai Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade di Kompleks Parlemen, Kamis (28/4/2016).

Ketua DPR itu mengatakan, siap atau tidak setiap bakal calon ketua umum harus membayar iuran tersebut. Pasalnya, hal itu sudah menjadi keputusan yang diambil bersama.

(Baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

"Kalau yang lain tidak ikut ya kita tidak ikut. Jadi bagaimana yang baik saja," kata dia.

Pelaksanaan Munaslub Partai Golkar diperkirakan akan memakan biaya Rp 47 miliar. Estimasi itu diambil setelah dikurangi biaya uang saku bagi setiap pengurus DPD Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Uang saku dihilangkan, tapi uang transport ditingkatkan sesuai kondisi daerah. Pada bakal calon hanya diberatkan Rp 1 miliar. Sisanya sumbangan," kata Ketua Steering Committee Munaslub Partai Golkar, Nurdin Halid, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

(Baca: Politik Uang Munaslub Golkar)

Sementara itu, untuk uang transportasi, telah disepakati bahwa uang tersebut disesuaikan dengan daerah asal peserta.

Peserta yang datang dari daerah yang lebih jauh akan mendapatkan uang transportasi lebih besar. Sebaliknya, yang daerahnya lebih dekat akan mendapatkan uang transportasi lebih sedikit.

Kompas TV Munaslub Golkar Akan Berlangsung di Bali

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Arifin Boer Kini Jenderal Bintang 3

KSAD Naikkan Pangkat 23 Pati TNI AD, Mulyo Aji hingga Arifin Boer Kini Jenderal Bintang 3

Nasional
UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Januari: 7.483 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

UPDATE 25 Januari: Bertambah 869, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.125.080

Nasional
BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

BNN Sebut Kerangkeng Manusia di Langkat Bukan Tempat untuk Rehabilitasi Narkoba

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

UPDATE 25 Januari: Bertambah 20 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.247

Nasional
UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

UPDATE 25 Januari: Bertambah 4.878, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.294.183

Nasional
LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

LPSK Bisa Lindungi Korban Kerangkeng Manusia di Langkat jika Ada Laporan

Nasional
Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Wapres Sayangkan Masih Banyak Pihak Identikkan Islam dengan Kekerasan

Nasional
KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

KPK Siap Fasilitasi Polisi dan Komnas HAM Dalami Penemuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat

Nasional
Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Ramai soal Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Apa Ancaman Hukuman Pelaku Perbudakan?

Nasional
Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Bareskrim Akan Tindaklanjuti Semua Laporan ke Edy Mulyadi

Nasional
Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Maruf Amin: Indonesia Berpacu dengan Waktu Kejar Sertifikasi Halal pada 2024

Nasional
Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Pengakuan Bupati Langkat Soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

Nasional
Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Stafsus Mendagri: Dugaan Perbudakan Manusia di Rumah Bupati Langkat Persoalan Serius

Nasional
Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Sejarawan Bonnie Triyana Dilaporkan di Belanda karena Artikel Periode “Bersiap”

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.