Kompas.com - 29/04/2016, 11:17 WIB
Kompas TV Mahar Caketum Golkar Rp 20 M Hanya Wacana?
Penulis Sandro Gatra
|
EditorBayu Galih

Duit korupsi

Politik uang dalam pemilihan pemimpin partai sulit dibuktikan tanpa adanya kader yang bersaksi.

Namun, Partai Demokrat pernah diberondong "tembakan" mantan Bendahara Umumnya, Muhammad Nazaruddin, soal politik uang dalam Kongres Demokrat di Bandung pada 2010.

Setelah Nazaruddin terjerat KPK, belakangan terungkap adanya guyuran duit hingga puluhan milar rupiah dalam kongres.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis mengaku pernah diperintah bosnya, Nazaruddin, untuk membawa sejumlah uang ke Kongres.

Uang dimasukkan dalam amplop, kantong plastik, maupun tas dengan jumlah yang bervariasi.

"Ada Rp 50 juta, ada Rp 200 juta, ada Rp 2 juta, ada Rp 1 juta. Kalau ditotal-total, sekitar 3 juta dollar," kata Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada 2014.

Fakta pengadilan terungkap bahwa Nazaruddin menggelontorkan uang untuk pemenangan tiga kandidat ketum Demokrat saat itu, yakni Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Belakangan terungkap bahwa uang yang dipakai Nazaruddin hasil korupsi dari proyek pemerintah. Nazaruddin mengaku uang untuk Kongres Demokrat dari proyek Hambalang.

Libatkan aparat

Penyelenggara munaslub mengaku ingin agar pemilihan ketum baru nantinya berjalan bersih. Mereka membuka wacana akan melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Polri.

BIN, menurut Ketua Komite Etik Munaslub Fadel Muhammad, bersedia dilibatkan untuk mengawasi jalannya munaslub.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menolak dilibatkan ketika dihubungi Fadel. Alasan yang disampaikan, belum ada kerugian negara dalam penyelenggaraan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan terlibat dalam Munaslub Golkar karena hal itu merupakan urusan partai.

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap, tidak ada praktik politik uang.

Apakah "hujan" uang akan mengguyur di bawah pohon beringin? Sebaiknya siapkan "payung" agar tak berurusan dengan KPK nantinya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Bisa Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya

Nasional
Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Pemerintah Diminta agar Serius Hentikan PTM 100 Persen

Nasional
Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Menkes: Di Kantor Kalau Tidak Terlalu Perlu Lebih Baik WFH

Nasional
Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Kejagung: Rencana Pemanggilan 2 Purnawirawan Jenderal Terkait Kasus Korupsi Satelit Masih Tahap Koordinasi

Nasional
Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Jokowi Ajak Negara B20 Berinvestasi di Sektor Ekonomi Digital Indonesia

Nasional
Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa 'Numpang' Latihan di Langit RI

Kesepakatan DCA Buat Pesawat Tempur Singapura Bisa "Numpang" Latihan di Langit RI

Nasional
Menkes: 'Feeling' Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Menkes: "Feeling" Saya, Sebagian Besar Kasus Covid-19 di Jakarta Sudah Omicron

Nasional
Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

Nasional
Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

Nasional
Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

Nasional
Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

Nasional
KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

Nasional
Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

Nasional
Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.