Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...

Kompas.com - 29/04/2016, 11:17 WIB
Sandro Gatra

Penulis

Kompas TV Mahar Caketum Golkar Rp 20 M Hanya Wacana?

Duit korupsi

Politik uang dalam pemilihan pemimpin partai sulit dibuktikan tanpa adanya kader yang bersaksi.

Namun, Partai Demokrat pernah diberondong "tembakan" mantan Bendahara Umumnya, Muhammad Nazaruddin, soal politik uang dalam Kongres Demokrat di Bandung pada 2010.

Setelah Nazaruddin terjerat KPK, belakangan terungkap adanya guyuran duit hingga puluhan milar rupiah dalam kongres.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis mengaku pernah diperintah bosnya, Nazaruddin, untuk membawa sejumlah uang ke Kongres.

Uang dimasukkan dalam amplop, kantong plastik, maupun tas dengan jumlah yang bervariasi.

"Ada Rp 50 juta, ada Rp 200 juta, ada Rp 2 juta, ada Rp 1 juta. Kalau ditotal-total, sekitar 3 juta dollar," kata Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada 2014.

Fakta pengadilan terungkap bahwa Nazaruddin menggelontorkan uang untuk pemenangan tiga kandidat ketum Demokrat saat itu, yakni Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Belakangan terungkap bahwa uang yang dipakai Nazaruddin hasil korupsi dari proyek pemerintah. Nazaruddin mengaku uang untuk Kongres Demokrat dari proyek Hambalang.

Libatkan aparat

Penyelenggara munaslub mengaku ingin agar pemilihan ketum baru nantinya berjalan bersih. Mereka membuka wacana akan melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Polri.

BIN, menurut Ketua Komite Etik Munaslub Fadel Muhammad, bersedia dilibatkan untuk mengawasi jalannya munaslub.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menolak dilibatkan ketika dihubungi Fadel. Alasan yang disampaikan, belum ada kerugian negara dalam penyelenggaraan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan terlibat dalam Munaslub Golkar karena hal itu merupakan urusan partai.

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap, tidak ada praktik politik uang.

Apakah "hujan" uang akan mengguyur di bawah pohon beringin? Sebaiknya siapkan "payung" agar tak berurusan dengan KPK nantinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com