Kompas.com - 26/04/2016, 05:20 WIB
Ilustrasi KompasIlustrasi
EditorSandro Gatra

Dalam siaran televisi 25 Maret 1983 ditayangkan acara Motown 25: Yesterday, Today, Forever yang menampilkan Michael Jackson. Sambil menyanyikan salah satu lagu pamungkasnya, "Billy Jean", legenda pop tersebut menarikan sebuah gerakan langkah mundur yang akhirnya dikenal di seantero dunia dengan sebutan tarian "moonwalk".

Itu momen pertama tarian moonwalk ala si Raja Pop ini menghibur dunia. Sebenarnya apa tarian moonwalk itu?

Majalah TIME, dalam liputan khususnya tentang Jackson pada Juni 2009, mendefinisikan tarian itu sebagai gerakan yang memberikan ilusi seolah penarinya melangkah maju sementara sesungguhnya adalah bergerak mundur.

Entah apa yang sebenarnya terjadi, Partai Golkar saat ini pun seolah tengah menarikan moonwalk versinya sendiri.

Partai tertua di Indonesia itu seolah tengah melangkah maju dengan persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional 2016, padahal sebenarnya langkahnya terus bergerak mundur.

Panitia penyelenggara memang telah dibentuk dan bekerja. Tata tertib munas juga sudah dirumuskan. Bahkan, jadwal munas per tahapan pun sudah dipublikasikan jauh hari. Termasuk hal-hal teknis munas juga rutin dirapatkan.

Semuanya itu boleh dikatakan sebuah langkah maju Partai Golkar yang sempat terpuruk akibat konflik internal partai sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Namun, ketidakpastian terkait jadwal pelaksanaan munas Partai Golkar terus-menerus mewarnai partai itu sejak putusan Mahkamah Agung (MA) memenangkan kubu kepengurusan Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie pada 29 Februari 2016.

Sejak itu, tercatat, empat kali Partai Golkar mengundurkan jadwal penyelenggaraan munasnya.

Jika dibandingkan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai tua lainnya, yang juga sempat berkonflik seperti Golkar, PPP justru terlebih dahulu menggelar forum serupa munas, yakni muktamar untuk islah, awal April lalu.

Lewat muktamar, PPP memiliki struktur kepengurusan yang baru dan ketua umum yang baru.

Awalnya, pada rapat harian pengurus pusat Partai Golkar sebelum putusan MA, munas dijadwalkan medio April.

Namun, putusan MA mengubah segalanya. Setelah keluarnya putusan tersebut, jadwal pun disebut akan mundur hingga Mei. Bahkan, muncul desas-desus munas diundur hingga Juli depan. Sejak itu, tercatat tiga kali dalam dua minggu terakhir ini, Golkar memundurkan jadwal munas.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.