Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Idrus Tak Keberatan Setor Rp 1 Miliar untuk Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 28/04/2016, 18:38 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golkar Idrus Marham mengakui tak keberatan jika setiap calon ketua umum disyaratkan menyetor uang Rp 1 miliar.

Idrus berpendapat, justru akan berbahaya jika partai nantinya dipimpin oleh orang yang tidak memiliki kematangan secara ekonomi.

"Enggak ada masalah (Rp 1 miliar). Itu kan menunjukkan bahwa ada kesiapan caketum," ujar Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Idrus menambahkan, partai juga dibiayai dari iuran dan sumbangan anggota serta bantuan dari pemerintah. Termasuk juga sumbangan-sumbangan lain yang diklaim halal. (baca: Golkar Patok Setoran Rp 1 M untuk Setiap Caketum)

Karena itu, ia menilai wajar jika untuk menggelar Munaslub, calon ketum diminta untuk menyetorkan sejumlah uang.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar memastikan bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub)  akan dilaksanakan pada 23 Mei 2016, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menuturkan, dari kesimpulan rapat pleno diputuskan bahwa setiap calon ketua ketua umum akan dibebankan setoran sebesar Rp 1 miliar.

Adapun mengenai sumbangan Munaslub, diharapkan semua kader ikut berpartisipasi mulai dari DPP, anggota hingga para calon. Namun, sumbangan tetap dengan prinsip sukarela.

(baca: Tanpa Uang Saku Peserta, Munas Golkar Diperkirakan Kuras Rp 47 Miliar)

Idrus memaklumi pemberlakuan sumbangan anggota tersebut. Terlebih Munaslub dianggap sebagai hajat besar partai.

Sehingga pengurus dan semua anggota diharapkan bergotong royong untuk menjaga agar Munaslub dapat terselenggara.

Kompas TV Golkar Siap Lakukan Munaslub
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com