Munaslub Golkar, Kongres Demokrat, dan "Hujan" Duit...

JAKARTA, KOMPAS.com — Terang-terangan, Partai Golkar mematok Rp 1 miliar bagi kader yang ingin mengadu peruntungan sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Angka itu sudah jauh "dikorting" dari wacana yang sebelumnya muncul hingga Rp 20 miliar per calon.

Syarat itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di Kantor DPP Golkar di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (28/4/2016).

Persyaratan disusun setelah mereka sepakat tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) di Bali pada 23 Mei 2016 untuk memilih ketua umum Golkar yang baru.

Jadwal Munaslub itu sebelumnya tak jelas, berubah-ubah dengan berbagai alasan. Malah, muncul usul tak perlu digelar munaslub lantaran pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali untuk periode 2014-2019.

Dalam kepengurusan itu, Aburizal Bakrie menjabat ketua umum dan sekretaris jenderal dijabat Idrus Marham. Kubu Agung Laksono juga diakomodasi dalam struktur pengurus. Lalu, untuk apa lagi memilih ketum baru? Begitu pandangan yang muncul.

Sesuai dengan komitmen kedua kubu untuk rekonsiliasi setelah konflik setahun lebih, munaslub tetap digelar. Aburizal dan Agung tak akan ikut bertarung sebagai calon Ketum.

Soal biaya pendaftaran Rp 1 miliar per calon itu diumumkan langsung oleh Aburizal. Disampaikan juga, peserta munaslub yang memiliki hak suara batal diberi uang saku.

Hitung-hitungan panitia munaslub, jika semua pengurus DPD provinsi dan kabupaten/kota yang hadir diberikan uang saku, munaslub akan menguras uang hingga Rp 66,9 miliar. Jumlah peserta yang diundang mencapai 2.500 orang.

Awalnya, rincian uang saku yang ingin diberikan, DPD I mendapat Rp 100 juta per DPD (delegasi tujuh peserta dan 10-20 peninjau). DPD II mendapatkan Rp 25 juta per DPD (lima peserta delegasi).

Tanpa uang saku, biaya munaslub menyusut menjadi Rp 47 miliar. Namun, tetap ada uang transpor untuk peserta. Besaran uang transpor itu disesuaikan dengan asal peserta.

Setidaknya hingga Jumat (29/4/2016), belum ada suara penolakan dari bakal calon ketum Golkar.

Ade Komarudin, misalnya. Ia mengaku tak mempersoalkan besaran iuran sepanjang ditetapkan di dalam rapat pleno DPP Golkar.

"Kan saya sudah bilang kemarin, saya ikut saja apa pun keputusannya," kata Ade.

Bakal calon lainnya, Idrus Marham, juga tak keberatan menggelontorkan duit Rp 1 miliar. Bahkan, ia menilai, calon yang mampu menggelontorkan duit menunjukkan kesiapan yang bersangkutan untuk memimpin Golkar.

Apakah hanya Rp 1 miliar?

Para kandidat ketum Golkar sebelumnya sudah melakukan safari politik ke daerah untuk mengumpulkan dukungan.

Dari dialog di daerah terungkap bahwa ada kandidat yang berjanji akan memberikan Rp 10 miliar kepada setiap DPD tingkat kabupaten/kota bila terpilih menjadi ketum Partai Golkar.

Tawaran sebuah mobil per kabupaten/kota serta logistik lain pun bermunculan.

Kader Golkar yang sejauh ini telah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum antara lain Ade Komarudin, Indra Bambang Utoyo, Airlangga Hartarto, Setya Novanto, Aziz Syamsudin, Mahyudin, Idrus Marham, dan Priyo Budi Santoso.

Ikrar Nusa Bhakti, profesor riset di Pusat Penelitian Politik LIPI mengatakan, politik uang sudah menjadi "the name of the game" dalam setiap pemilihan ketum Golkar di era reformasi, khususnya sejak pertarungan head-to-head antara Akbar Tandjung dan Jusuf Kalla pada Munas Bali 2004 dan antara Aburizal Bakrie vs Surya Paloh pada Munas Riau 2009.

Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima Ikrar dari teman-temannya di Golkar, pada Munas Riau duit yang beredar secara akumulatif mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Jika info itu benar, kata Ikrar, sudah pasti uang sebesar itu tidak seluruhnya berasal dari kocek kandidat.

Dengan kata lain, pasti ada satu atau banyak orang yang "menyumbang" para kandidat itu, yang dalam bahasa Indonesia bisa disebut "cukong", "pengijon", atau agak lembut disebut "tangan-tangan yang tak tampak" (the invisible hands).

Ikrar mengatakan, seperti layaknya pengijon yang membantu para petani atau peladang yang membutuhkan dana, dalam politik bantuan para cukong kepada para bakal calon ketum Golkar itu tentunya tidaklah gratis alias no free lunch.

Para cukong tentunya meminta imbalan balik yang lebih besar lagi dari para politisi yang mendapatkan bantuan itu. Bisnis politik kotor ini dalam terminologi politik dikenal dengan sebutan bribe and kickbacks.

Posisi ketua umum Partai Golkar amatlah strategis karena Golkar adalah kekuatan kedua terbesar di Indonesia setelah PDI Perjuangan (PDI-P).

Duit korupsi

Politik uang dalam pemilihan pemimpin partai sulit dibuktikan tanpa adanya kader yang bersaksi.

Namun, Partai Demokrat pernah diberondong "tembakan" mantan Bendahara Umumnya, Muhammad Nazaruddin, soal politik uang dalam Kongres Demokrat di Bandung pada 2010.

Setelah Nazaruddin terjerat KPK, belakangan terungkap adanya guyuran duit hingga puluhan milar rupiah dalam kongres.

Mantan Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis mengaku pernah diperintah bosnya, Nazaruddin, untuk membawa sejumlah uang ke Kongres.

Uang dimasukkan dalam amplop, kantong plastik, maupun tas dengan jumlah yang bervariasi.

"Ada Rp 50 juta, ada Rp 200 juta, ada Rp 2 juta, ada Rp 1 juta. Kalau ditotal-total, sekitar 3 juta dollar," kata Yulianis saat bersaksi di Pengadilan Tipikor pada 2014.

Fakta pengadilan terungkap bahwa Nazaruddin menggelontorkan uang untuk pemenangan tiga kandidat ketum Demokrat saat itu, yakni Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng, dan Marzuki Alie.

Belakangan terungkap bahwa uang yang dipakai Nazaruddin hasil korupsi dari proyek pemerintah. Nazaruddin mengaku uang untuk Kongres Demokrat dari proyek Hambalang.

Libatkan aparat

Penyelenggara munaslub mengaku ingin agar pemilihan ketum baru nantinya berjalan bersih. Mereka membuka wacana akan melibatkan Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Polri.

BIN, menurut Ketua Komite Etik Munaslub Fadel Muhammad, bersedia dilibatkan untuk mengawasi jalannya munaslub.

Namun, Ketua KPK Agus Rahardjo menolak dilibatkan ketika dihubungi Fadel. Alasan yang disampaikan, belum ada kerugian negara dalam penyelenggaraan.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak akan terlibat dalam Munaslub Golkar karena hal itu merupakan urusan partai.

Menurut Laode, KPK tidak memiliki wewenang untuk ikut terlibat dalam urusan internal partai politik. Meski demikian, KPK berharap, tidak ada praktik politik uang.

Apakah "hujan" uang akan mengguyur di bawah pohon beringin? Sebaiknya siapkan "payung" agar tak berurusan dengan KPK nantinya.