Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Peretasan PDN Sudah Dievaluasi, Jokowi: Yang Penting Data Nasional Di-"back up" Semua

Kompas.com - 03/07/2024, 11:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

KARAWANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN) sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Presiden Jokowi pun menekankan, peretasan ini tidak boleh kembali terulang.

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back up (penyimpanan cadangan).

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," ujar Jokowi usai meresmikan pabrik dan ekosistem baterai dan kendaraan listrik Korea Selatan di Indonesia PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berada di Karawang, Jawa Barat, pada Rabu (3/7/2024).

"Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," tegasnya.

Baca juga: Peretas PDN Ingin Pulihkan Data Rabu Besok, Pengamat: Jangan Percaya Janji Palsu

Kepala Negara melanjutkan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain.

Sehingga, bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menanggapi soal desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya.

Menurut Presiden, semua sudah dievaluasi.

"Semuanya sudah dievaluasi," tegasnya.

Baca juga: Saat Hacker Kasihani Pemerintah Indonesia dengan Janji Beri Kunci Data PDN Cuma-cuma…

Diberitakan sebelumnya, serangan ransomware LockBit 3.0 ke DN pada Kamis (20/6/2024) mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik selama 12 hari terakhir.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta tata kelola pada PDNS 2, yang diserang ransomware LockBit 3.0, agar diaudit sembari melakukan pemulihan terhadap pusat data tersebut.

Dampak serangan Sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, tetapi kementerian/lembaga lainnya.

Berdasarkan laporan Harian Kompas, layanan keimigrasian di semua bandara internasional terganggu. Begitu pula dengan pembuatan paspor.

Kemudian selama 12 hari terakhir, sedikitnya 239 instansi pemerintah pusat dan daerah, terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya.

Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sebagian layanan masih terganggu dan dalam proses pemulihan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

SYL Menangis Ceritakan Pernah Minta Jokowi-JK Jadi Saksi Meringankan

SYL Menangis Ceritakan Pernah Minta Jokowi-JK Jadi Saksi Meringankan

Nasional
KPU: 20 PSU yang Diperintahkan MK Masih Dijalankan secara Bertahap

KPU: 20 PSU yang Diperintahkan MK Masih Dijalankan secara Bertahap

Nasional
Puan Minta Mundurnya Dirjen Aptika Tak Ganggu Pemulihan Sistem PDN

Puan Minta Mundurnya Dirjen Aptika Tak Ganggu Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok

Puan Ungkap Alasan Megawati Perpanjang Masa Bakti DPP PDI-P dan Lantik Ganjar-Ahok

Nasional
KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

KPU Tunggu Keppres dan DPR Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari

Nasional
Bela Diri, SYL Putar Video Pidato Arahan Presiden Jokowi di Depan Hakim

Bela Diri, SYL Putar Video Pidato Arahan Presiden Jokowi di Depan Hakim

Nasional
Mega ke Yasonna: Lu Jadi Menteri Ngapain? Anak Buah Kita Ditarget Melulu

Mega ke Yasonna: Lu Jadi Menteri Ngapain? Anak Buah Kita Ditarget Melulu

Nasional
Soal Waktu Pelantikan Kepala Daerah, KPU Tunggu Arahan Kemendagri

Soal Waktu Pelantikan Kepala Daerah, KPU Tunggu Arahan Kemendagri

Nasional
Panglima TNI Sebut Prajurit yang Terlilit Judi 'Online' Bisa Dipecat, Kababinkum: Salah Satu Sanksinya

Panglima TNI Sebut Prajurit yang Terlilit Judi "Online" Bisa Dipecat, Kababinkum: Salah Satu Sanksinya

Nasional
Dokter Sebut Prabowo Masih Harus Kontrol ke RS Usai Jalani Operasi Kaki

Dokter Sebut Prabowo Masih Harus Kontrol ke RS Usai Jalani Operasi Kaki

Nasional
Masa Kerja Satgas BLBI Bakal Diperpanjang Lagi, Baru Sita Aset Rp 38,2 Triliun dari Target Rp 110,45 Triliun

Masa Kerja Satgas BLBI Bakal Diperpanjang Lagi, Baru Sita Aset Rp 38,2 Triliun dari Target Rp 110,45 Triliun

Nasional
SYL Menangis Saat Baca Pleidoi, Sebut Rumahnya di Makassar BTN dan Selalu Kebanjiran

SYL Menangis Saat Baca Pleidoi, Sebut Rumahnya di Makassar BTN dan Selalu Kebanjiran

Nasional
KPU Klaim Tahapan Pilkada Serentak 2024 'On The Track'

KPU Klaim Tahapan Pilkada Serentak 2024 "On The Track"

Nasional
TNI Fokus Penyuluhan Hukum agar Prajurit Tak Terjebak Pinjaman dan Judi 'Online'

TNI Fokus Penyuluhan Hukum agar Prajurit Tak Terjebak Pinjaman dan Judi "Online"

Nasional
Megawati Lantik Ganip Warsito Jadi Kepala Baguna Gantikan Max Ruland Boseke yang Mundur

Megawati Lantik Ganip Warsito Jadi Kepala Baguna Gantikan Max Ruland Boseke yang Mundur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com