Minta Seluruh Data Nasional Di-"backup", Jokowi: Kalau Ada Apa-apa Kita Sudah Siap

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh data nasional memiliki back up (sistem data cadangan).

Dengan begitu, jika terjadi peretasan atau persoalan digital lain, negara sudah siap menghadapi.

Hal itu disampaikan Presiden merespons peretasan terhadap sistem pusat data nasional (PDN).

"Yang paling penting adalah semua data yang kita miliki itu harus di-back up, sehingga kalau ada apa-apa, kita sudah siap," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai mengunjungi RSUD Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Kamis (4/7/2024).

Baca juga: Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri

Sebelumnya, dalam keterangan pers di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (3/7/2024), Presiden menegaskan, peretasan terhadap sistem PDN sudah dievaluasi secara keseluruhan.

Menurut Kepala Negara, solusi atas peretasan harus segera dicari agar tidak terulang.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan agar seluruh data nasional memiliki back-up.

"Ya sudah kita evaluasi semuanya. Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di-back up semua data nasional kita," ungkap Jokowi.

"Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget," ucap dia.

Mantan Gubernur Jakarta itu mengatakan, serangan terhadap PDN sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain.

Menurut dia, bukan hanya di Indonesia saja peretasan dengan menggunakan ransomware terjadi.

Serangan ransomware LockBit 3.0 ke DN pada Kamis (20/6/2024), mengakibatkan terganggunya sejumlah layanan publik selama 12 hari terakhir.

Presiden Jokowi sebelumnya telah meminta tata kelola pada PDNS 2, yang diserang ransomware LockBit 3.0, agar diaudit sembari melakukan pemulihan terhadap pusat data tersebut.

Dampak serangan Sistem PDN tidak hanya digunakan oleh Ditjen Imigrasi, tetapi kementerian/lembaga lainnya.

Baca juga: Hacker Brain Cipher Bagikan Cara Bebaskan Data PDN yang Tersandera

Berdasarkan laporan Harian Kompas, layanan keimigrasian di semua bandara internasional terganggu. Begitu pula dengan pembuatan paspor.

Kemudian, sedikitnya 239 instansi pemerintah pusat dan daerah, terdampak serangan ransomware LockBit 3.0 ke PDNS 2 Surabaya.

Hanya 43 instansi yang tidak terdampak karena data utama tersimpan di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam. Sebagian layanan masih terganggu dan dalam proses pemulihan.