Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hacker "Giveaway" Kunci PDN hingga Dirjen Aptika Mundur, di Mana Menkominfo?

Kompas.com - 05/07/2024, 09:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Brain Chiper, kelompok hacker yang membobol Pusat Data Nasional (PDN), telah memberikan kunci enkripsi atau dekriptor ransomware data PDN, Rabu (3/7/2024) malam. Sehingga, data PDN yang sempat "disandera" dengan ransomware LockBit sejak 20 Juni 2024 lalu, dapat dibuka.

Namun, desakan agar para pejabat yang bertugas mengamankan data nasional untuk bertanggungjawab atas peristiwa ini terus menguat. 

Dirjen Aptika mundur

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Pangarepan sendiri telah mengundurkan diri.

Pengunduran diri itu dilakukan sehari setelah Brain Chiper memberikan secara "giveaway" kunci untuk membuka data PDN lewat pengumuman bertajuk “Very Expensive Advertising” itu.

Baca juga: SAFEnet Tuntut Transparansi Pemerintah terkait Serangan Ransomware ke PDN Sementara

Permohonan pengunduran diri itu telah disampaikan Semuel kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi secara lisan dan tertulis pada 1 Juli 2024 atau sepuluh hari setelah data PDN dikuasai hacker.

"Setelah delapan tahun di Kominfo, saya rasa ini waktunya untuk berpisah. Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan kepada Bapak Menteri (Kominfo)," kata pria yang akrab disapa Semmy dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Kamis (4/7/2024).

"Ini merupakan tanggung jawab moral saya, karena secara teknis, masalah PDN ini seharusnya bisa saya tangani dengan baik," imbuh Semmy.

Menkominfo didesak tanggung jawab

Namun, pengunduran diri Semmy justru disayangkan. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, Budi Arie lah yang semestinya secara kesatria mundur dari jabatan Menkominfo sebagai sebuah bentuk tanggung jawab.

Baca juga: Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, peretasan PDN merupakan kesalahan fatal Menkominfo. 

"Saya kira boleh-boleh saja (Dirjen mundur), tapi kesatria dong menteri, dengan ini saya ambil tanggung jawab saya menyatakan mundur, demi perbaikan ke depan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Jokowi, begitu dong," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

"Harus menterinya yang mundur, kalau enggak mundur ya dipecat," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo sebelumnya juga disampaikan lewat petisi yang dibuat Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum menegaskan bahwa tuntutan agar Budi Arie mundur bukanlah gerakan politik, sebagaimana tuduhan organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) yang dipimpin Budi Arie.

Baca juga: Hacker Brain Cipher Ancam Bocorkan Data PDN jika Pemerintah Lakukan Ini

Menurut dia, desakan itu dibuat karena peretasan PDN telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya akses keimigrasian yang terhambat hingga mahasiswa kurang mampu yang kesulitan mengakses beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Di mana Budi Arie?

Atas berbagai desakan itu, Budi Arie telah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana untuk menjelaskan duduk persoalan peretasan ini pada 28 Juni lalu. Kepala Negara telah menyampaikan bahwa kinerja Budi Arie telah dievaluasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Bendungan Way Apu Tetap Terkendali, meski Alami Overtopping Akibat Cuaca Ekstrem

Pembangunan Bendungan Way Apu Tetap Terkendali, meski Alami Overtopping Akibat Cuaca Ekstrem

Nasional
Besok, Pengadilan Tipikor Lanjutkan Sidang Perkara Gazalba Saleh

Besok, Pengadilan Tipikor Lanjutkan Sidang Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Tembus Hutan 8 Hari, TNI Ambil Alih Bandara Agandugume yang Dikuasai OPM

Tembus Hutan 8 Hari, TNI Ambil Alih Bandara Agandugume yang Dikuasai OPM

Nasional
Prajurit Satgultor 81 Praka Jingko Lewi Kase jadi Siswa Terbaik Latihan Militer Lintas Negara di Australia

Prajurit Satgultor 81 Praka Jingko Lewi Kase jadi Siswa Terbaik Latihan Militer Lintas Negara di Australia

Nasional
Survei Indikator Politik: Ahmad Luthfi Teratas dalam 'Top of Mind’ Pilkada Jateng

Survei Indikator Politik: Ahmad Luthfi Teratas dalam 'Top of Mind’ Pilkada Jateng

Nasional
Survei Indikator Politik: Kaesang Raih Elektabilitas Tertinggi di Jateng, Disusul Ahmad Luthfi

Survei Indikator Politik: Kaesang Raih Elektabilitas Tertinggi di Jateng, Disusul Ahmad Luthfi

Nasional
Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal-Katedral Masih Ditutup, Ini Alasannya

Terowongan Silaturahmi Masjid Istiqlal-Katedral Masih Ditutup, Ini Alasannya

Nasional
Ibadah Haji 2024: 394 Jemaah Wafat di Tanah Suci

Ibadah Haji 2024: 394 Jemaah Wafat di Tanah Suci

Nasional
Penyidikan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Mandek, Polri dan Satgas Judi “Online” Digugat

Penyidikan Wulan Guritno dan Nikita Mirzani Mandek, Polri dan Satgas Judi “Online” Digugat

Nasional
JPPI Sebut Setengah Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk Dana Desa Adalah Kebijakan Ngawur

JPPI Sebut Setengah Anggaran Pendidikan Dialokasikan untuk Dana Desa Adalah Kebijakan Ngawur

Nasional
Anggota DPR Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras

Anggota DPR Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras

Nasional
Mahfud: Pemilu Selesai, yang Menang Harus Diakui, Jangan Marah Melulu

Mahfud: Pemilu Selesai, yang Menang Harus Diakui, Jangan Marah Melulu

Nasional
Keir Starmer Jadi PM Inggris, Jokowi Ucapkan Selamat dan Ingin Perkuat Kerja Sama

Keir Starmer Jadi PM Inggris, Jokowi Ucapkan Selamat dan Ingin Perkuat Kerja Sama

Nasional
KPK Ungkap Jatah Dollar AS untuk Rita Widyasari dari Setiap Metrik Ton Tambang Batubara

KPK Ungkap Jatah Dollar AS untuk Rita Widyasari dari Setiap Metrik Ton Tambang Batubara

Nasional
Megawati Tantang Rossa Purbo Bekti Menghadap, Eks Penyidik KPK: Harus Dianggap Permintaan Tokoh Bangsa

Megawati Tantang Rossa Purbo Bekti Menghadap, Eks Penyidik KPK: Harus Dianggap Permintaan Tokoh Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com