JAKARTA, KOMPAS.com - Brain Chiper, kelompok hacker yang membobol Pusat Data Nasional (PDN), telah memberikan kunci enkripsi atau dekriptor ransomware data PDN, Rabu (3/7/2024) malam. Sehingga, data PDN yang sempat "disandera" dengan ransomware LockBit sejak 20 Juni 2024 lalu, dapat dibuka.
Namun, desakan agar para pejabat yang bertugas mengamankan data nasional untuk bertanggungjawab atas peristiwa ini terus menguat.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Pangarepan sendiri telah mengundurkan diri.
Pengunduran diri itu dilakukan sehari setelah Brain Chiper memberikan secara "giveaway" kunci untuk membuka data PDN lewat pengumuman bertajuk “Very Expensive Advertising” itu.
Baca juga: SAFEnet Tuntut Transparansi Pemerintah terkait Serangan Ransomware ke PDN Sementara
Permohonan pengunduran diri itu telah disampaikan Semuel kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi secara lisan dan tertulis pada 1 Juli 2024 atau sepuluh hari setelah data PDN dikuasai hacker.
"Setelah delapan tahun di Kominfo, saya rasa ini waktunya untuk berpisah. Saya menyatakan bahwa per tanggal 1 Juli kemarin, saya sudah mengajukan pengunduran diri saya secara lisan kepada Bapak Menteri (Kominfo)," kata pria yang akrab disapa Semmy dalam konferensi pers di Kantor Kominfo, Kamis (4/7/2024).
"Ini merupakan tanggung jawab moral saya, karena secara teknis, masalah PDN ini seharusnya bisa saya tangani dengan baik," imbuh Semmy.
Namun, pengunduran diri Semmy justru disayangkan. Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon menilai, Budi Arie lah yang semestinya secara kesatria mundur dari jabatan Menkominfo sebagai sebuah bentuk tanggung jawab.
Baca juga: Soal PDN Diretas, Puan: Yang Merasa Lalai Sebaiknya Evaluasi Diri
Menurut politikus PDI Perjuangan ini, peretasan PDN merupakan kesalahan fatal Menkominfo.
"Saya kira boleh-boleh saja (Dirjen mundur), tapi kesatria dong menteri, dengan ini saya ambil tanggung jawab saya menyatakan mundur, demi perbaikan ke depan dan demi menjaga harkat Pak Presiden Jokowi, begitu dong," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
"Harus menterinya yang mundur, kalau enggak mundur ya dipecat," kata Effendi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo sebelumnya juga disampaikan lewat petisi yang dibuat Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).
Direktur Eksekutif Safenet Nenden Sekar Arum menegaskan bahwa tuntutan agar Budi Arie mundur bukanlah gerakan politik, sebagaimana tuduhan organisasi relawan Pro Jokowi (Projo) yang dipimpin Budi Arie.
Baca juga: Hacker Brain Cipher Ancam Bocorkan Data PDN jika Pemerintah Lakukan Ini
Menurut dia, desakan itu dibuat karena peretasan PDN telah memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satunya akses keimigrasian yang terhambat hingga mahasiswa kurang mampu yang kesulitan mengakses beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Atas berbagai desakan itu, Budi Arie telah dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana untuk menjelaskan duduk persoalan peretasan ini pada 28 Juni lalu. Kepala Negara telah menyampaikan bahwa kinerja Budi Arie telah dievaluasi.