Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Capai SDGs Poin 14

Kompas.com - 02/07/2024, 21:22 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), I Nyoman Radiarta menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut dalam membangun sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Poin 14.

Ia menjelaskan bahwa SDGs Poin 14 menyerukan konservasi dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan.

“Mencapai SDGs Poin 14 bukan sekadar tujuan, tetapi komitmen mendasar untuk menjaga ekosistem laut dan kesejahteraan generasi mendatang,” ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (2/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono, sebagai pembicara utama pada Simposium Nasional XI dan Internasional VII Kelautan dan Perikanan (KP), Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP)  di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Baca juga: Keberhasilan UU KIA dan Tantangan DPR Sahkan UU Perlindungan PRT

Dalam kesempatan itu, Nyoman juga mengidentifikasi sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, seperti overfishing, illegal fishing, perusakan habitat, pencemaran laut, dan dampak perubahan iklim.

Masalah-masalah tersebut tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati laut, tetapi juga mengganggu mata pencaharian masyarakat pesisir dan manfaat ekonomi yang luas dari sumber daya laut.

Untuk mengatasi tantangan itu, Kementerian KP telah mengimplementasikan lima program prioritas, termasuk memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur dengan kuota, pembangunan budi daya laut yang berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir, dan gerakan pembersihan sampah plastik melalui Bulan Cinta Laut.

"Perjalanan menuju pencapaian SDGs Poin 14 memang sulit, tetapi kita harus menghadapinya bersama-sama. Ini membutuhkan kerja sama dari semua pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, industri, masyarakat sipil, dan komunitas lokal," ujar Nyoman.

Baca juga: Marak PHK, Klaim JHT Industri Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki Tembus Rp 385 Miliar

"Dengan bekerja secara kolaboratif, berbagi pengetahuan, dan memperkuat kekuatan kolektif, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mengoptimalkan potensi penuh sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia," sambungnya.

Nyoman menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus mengutamakan ekologi sebagai prinsip utama untuk menjamin masa depan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Para stakeholder harus menjadikan ekologi sebagai prinsip utama untuk menjamin masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, sehingga Indonesia dapat dikenal sebagai poros maritim dunia yang berkomitmen untuk mencapai SDGs Poin 14.

Baca juga: Alasan Deklarasi Djuanda Menjadi Tanda Kebangkitan Maritim Indonesia

“Mari kita tegaskan kembali komitmen kita terhadap pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Mari kita bersama-sama melindungi lautan, mendukung masyarakat, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan berkelanjutan bagi semua," tutur nya.

"Bersama-sama, kita dapat mencapai target SDGs Poin 14 dan memastikan bahwa kehidupan di bawah air terus terjaga,” sambung Nyoman.

Sediakan forum ilmiah untuk ilmuwan 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Panitia Simposium, Profesor Mukti Zainuddin,menjelaskan bahwa kegiatan Simposium Nasional XI dan Internasional VII KP bertujuan untuk menyediakan forum ilmiah bagi ilmuwan kelautan, perikanan, dan mereka yang terlibat dalam studi kemaritiman.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut mengangkat tema “Exploring The Main Problems and Effective Solutions in The Marine and Fisheries Sector toward The Achievement of SDGs 14 (life below water)”. 

Baca juga: Oknum Kadep Fisip Unhas Diberhentikan Sementara Usai Dilaporkan Pelecehan Seksual

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com