Kejagung Sita 713 Ton Gula Kristal dan Uang Rp 200 Juta di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah bukti terkait perkara dugaan korupsi kegiatan importasi gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) pada tahun 2020-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan penyitaan dilakukan pada Senin (1/7/2024) kemarin.

"Tim penyidik telah melakukan penyitaan terhadap aset berupa kendaraan dan uang," kata Harli kepada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Harli menyebut penyitaan dilakukan dalam rangka pemulihan keuangan negara.

Menurut Harli, total ada 713 ton gula kristal dari pabrik PT SMIP yang disita.

"Sebanyak 413 ton gula kristal putih dan 300 ton gula kristal mentah di pabrik PT SMIP Dumai," ujar Harli.

Selain itu, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp 200 juta, tiga truk trailer, serta empat kontainer berisi gula seberat 80 ton di Belawan Sumatera Utara.

Baca juga: Kejagung Dalami Pihak Pengambil Kebijakan Terkait Dugaan Korupsi Izin Impor Gula

"(Disita) Dua bidang tanah milik PT SMIP dan Harry Hartono dengan luas keseluruhan sebesar 33.616 meter persegi di Kota Dumai," imbuh Harli.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan dua tersangka yaitu Direktur PT SMIP inisial RD dan tersangka RR selaku eks Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau.

Tersangka RD selaku Direktur PT SMIP pada tahun 2021 diduga telah memanipulasi data importasi gula kristal mentah dengan memasukkan gula kristal putih.

Kemudian, ia juga mengganti karung kemasan seolah-olah telah melakukan importasi gula kristal mentah untuk kemudian dijual pada pasar dalam negeri.

Perbuatan tersangka RD tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Perindustrian dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Baca juga: Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Sementara tersangka RR selaku eks Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Riau berperan mencabut surat keputusan pembekuan atas izin sertifikat kawasan PT SMIP.

Adapun RR sengaja melakukan itu bertujuan agar PT SMIP dapat kembali mendatangkan impor gula ke Indonesia.

Selain itu, RR juga diduga tidak melakukan pengawasan atau membiarkan aktivitas yang terjadi di wilayah Riau.