Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Konflik Laut China Selatan, Kapuspen TNI: Selama Tak Ganggu Kedaulatan, Kita Lindungi Negara Ini

Kompas.com - 03/07/2024, 19:12 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Penerangan (Puspen) TNI angkat bicara soal dinamika konflik di Laut China Selatan (LCS) belakangan ini.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar mengatakan, selama konflik itu tidak merembet dan mengganggu kedaulatan Indonesia, pemerintah dan TNI akan tetap fokus melindungi negara.

“Doktrin (militer) kita kan tiga; menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan, dan menjaga keselamatan. Jadi selama itu tidak menganggu kedaulatan kita, kita sifatnya melindungi negara kita,” kata Gumilar di Markas Puspen TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/7/2024).

Baca juga: Dinamika Laut China Selatan, TNI AL Gelar Operasi Kedepankan Interoperabilitas dengan AU

Gumilar menyebutkan, hal yang dilakukan TNI saat ini adalah membangun kerja sama militer di level ASEAN melalui forum-forum.

“Itu kesempatan komunikasi dengan negara-negara lain,” ujar Gumilar.

Forum-forum pertemuan dengan militer ASEAN, kata Gumilar, juga untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam bidang pertahanan.

Kabar terbaru, Filipina dan China sepakat meredakan ketegangan di Laut China Selatan.

Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan wakil menteri luar negeri kedua negara, yakni Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Theresa P Lazaro dan Wakil Menteri Luar Negeri China Chen Xiaodong yang membahas konflik di wilayah perairan tersebut di Manila, Filipina, Senin (2/7/2024).

Dikutip dari Kompas.id, pertemuan wamenlu Filipina dan China digelar setelah bentrokan panas antara aparat Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut Filipina di Beting Second Thomas pada 17 Juni 2024.

Akibat bentrok itu, konflik Laut China Selatan sempat dikhawatirkan meluas sehingga dapat melibatkan Amerika Serikat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan LCS.

Meskipun, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

“Meskipun bukan negara claimant, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Hadi sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Menhan Swedia Khawatir Insiden di Laut China Selatan Ancam Keamanan Global

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Instabilitas dan konflik di Laut China Selatan, sebut Hadi, akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

Masuk Bursa Pilkada Jateng, Kaesang: Alhamdulillah, Tunggu Kejutan Bulan Agustus

Nasional
Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

Momen Panglima TNI-Kapolri Nyanyi Bareng di Pagelaran Wayang Kulit

Nasional
Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

Ketua KPU Dipecat, Kaesang: Itu yang Terbaik, Kita Hormati

Nasional
Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

Blusukan di Tanjung Priok, Kaesang: Bertemu Relawan Pak Presiden

Nasional
Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

Ombudsman Ungkap Persoalan PPDB di 10 Provinsi, Antara Lain Manipulasi Sertifikat

Nasional
Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

Zuhairi Misrawi Masuk Kepengurusan DPP PDI-P, Hasto: Non-aktif karena Jabat Dubes

Nasional
Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

Hasto Ungkap Heru Budi Kerap Dialog dengan Megawati Bahas Jakarta

Nasional
Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Hadiri Pertemuan Tokoh Lintas Agama di Masjid Istiqlal pada 5 September 2024

Nasional
Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

Pengacara SYL Sebut Pejabat Kementan Harusnya Jadi Tersangka Penyuap

Nasional
22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

22 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat, Panglima Ingatkan soal Tanggung Jawab

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

Bareskrim Periksa Pihak ESDM Terkait Dugaan Korupsi Proyek PJUTS Tahun 2020

Nasional
SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

SYL Tuding Pejabat Kementan Fasilitasi Keluarganya agar Naik Jabatan

Nasional
Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

Hasto PDI-P Jelaskan Kenapa Puan Sebut Kaesang Dipertimbangkan untuk Pilkada Jateng

Nasional
Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

Bareskrim Ungkap Alasan Geledah Kementerian ESDM, Ada Saksi Tak Serahkan Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com