Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, Nahdlatul Wathon Lapor Sedang Dirikan Kantor dan Pesantren di IKN

Kompas.com - 02/07/2024, 20:46 WIB
Irfan Kamil,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) menemui Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin di kediaman Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024) siang.

Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PBNW Tuan Guru Kiai Haji (TGKH) Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani melaporkan bahwa Nahdlatul Wathan tengah mendirikan kantor dan pondok pesantren di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur.

"Kami mendirikan Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Wathan di IKN, begitu juga kami mendirikan pondok pesantren di IKN yang bernama yayasan pondok pesantren Hamzanwadi Wa Nawawi Nahdlatul Wathan di Kalimantan Timur," kata Atsani, Selasa, dikutip dari siaran pers.

Atsani turut menjelaskan bahwa Nahdlatul Wathan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan, Nahdlatul Wathan juga telah memiliki sekitar 2.400 madrasah.

Baca juga: Nahdlatul Wathan, Ormas Islam Pertama yang Bangun Kantor Pusat di IKN

Ia pun menuturkan bahwa organisasi yang dipimpinnya mendapatkan nasihat dari Wapres untuk terus berkembang. Utamanya, dalam dunia pendidikan.

"Alhamdulillah banyak nasihat-nasihat dari beliau untuk pengembangan Nahdlatul Wathan khususnya pendidikan untuk di Indonesia Timur itu yang sedang kami lakukan seperti di Timor Timur, di Papua, di Flores," kata Zainuddin Atsani.

"Insya Allah santri-santri kami sudah banyak yang kami kirim ke sana untuk pengembangan organisasi dan madrasah Nahdlatul Wathan," ucap dia.

Selain itu, Zainuddin juga melaporkan bahwa Nahdlatul Warhan baru seslesai Muktamar ke-15 untuk memilih ketua umum.

"Alhamdulillah saya terpilih kembali menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan," kata dia.

Baca juga: Nahdlatul Wathan Gelar Muktamar dan Mukernas Pertama di Gerbang IKN

Sementara itu, Ma'ruf berpandangan sangat tepat Nahdlatul Wathan sebagai organisasi massa berpusat di Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, Ma'ruf menilai pemerataan pendidikan perlu diperluas hingga ke Indonesia bagian Timur.

“Saya kira sudah betul mengambil posisi NTB, Timur Indonesia ini juga perlu dibangun, sampai ke Papua,” kata Wapres.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu pun berharap Nahdlatul Wathan mampu mengepakkan sayap pendidikan hingga ke timur Indonesia.

Ma'ruf juga mengapresiasi program Duta Pejuang Nahdlatul Wathan sebagai upaya pemerataan pendidikan.

Ia pun mengarahkan supayapara Duta terpilih yang diutus ke Indonesia bagian timur berasal dari daerah yang sama.

“Saya kira bagus itu, Duta Pejuang. Utamakan di daerah-daerah timur, dan dai-dainya juga kalau bisa memang orang sana yang kita didik, dia yang balik ke sana, dia yang melakukan (penyebaran),” kata Wapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Golkar Lakukan Survei Tahap II untuk Pilkada Jabar, Cari Pendamping atau Pengganti Ridwan Kamil?

Nasional
Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Kerugian Negara Kasus LNG Pertamina Dibebankan ke Perusahaan AS, KPK Ungkit Kasus E-KTP

Nasional
Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Wapres Ma'ruf Jamu Biro Komite Palestina untuk PBB

Nasional
AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

AHY Bilang Jokowi Tak Tawarkan Kaesang ke Demokrat dan Parpol KIM

Nasional
Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Diputus Tak Langgar Kode Etik Soal Dugaan Sewa Pengacara untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Menakar Duet Anies-Andika jika Melawan Calon Koalisi Indonesia Maju pada Pilkada Jakarta

Nasional
KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

KPK Sebut Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Capai 6 Juta Paket

Nasional
AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

AHY Sebut Penyusunan Kabinet Tak Terkait Dukungan Parpol KIM di Pilkada

Nasional
LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

LPPA Aisyiyah: Dari Perspektif Perempuan, Praktik Tambang Cenderung Merusak Lingkungan

Nasional
KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

KPK Siap Hadapi Argumen Karen Agustiawan yang Pernah Menang Kasasi Lawan Kejagung

Nasional
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Komeng Tertinggi di Jabar

Nasional
Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Lirik Sandiaga, PKB Sinyalkan Tak Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat

Nasional
Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Ketua KPU Bersyukur Dipecat, Mardani Singgung Proses Fit and Proper Test di DPR

Nasional
LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

LHKP Muhammadiyah: Kalau Dilihat Dari Hasil Muktamar, Izin Tambang Ormas Mestinya Ditolak

Nasional
Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam 'Buldozer' Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Edward Hutahayan, Sosok yang Ancam "Buldozer" Kominfo, Dihukum Bayar Uang Pengganti 1 Juta Dollar AS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com