Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

Ia menyebutkan, Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware, dibandingkan dengan Amerika Serikat (40,34 persen) atau Kanada (6,75 persen).

Baca juga: Menkominfo Berkelit Banyak Negara Diserang Ransomware, Dave: Penanganannya Hitungan Jam

Budi Arie menyebutkan, serangan ransomware menjadi jelas menjadi perhatian seluruh dunia karena melanda banyak negara.

"Dan ransomware yang menyerang Indonesia ini adalah versi terakhir. Sehingga jadi perhatian seluruh dunia terhadap ransomware ini," kata dia.

Diminta jantan dengan berani tanggung jawab

TB Hasanuddin kembali menyita perhatian ketika dirinya meminta para pejabat BSSN, Kominfo, dan Telkom untuk bertanggung jawab atas peretasan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Dia menegaskan pejabat negara tidak boleh saling melempar tanggung jawab.

"Bapak harus tanggung jawab. Iya, ini NKRI, ada pemimpinnya, dari kelas menengah, kelas bawah, sampai bawahnya dan sebagainya, jangan saling melempar. Kata dirjen, demikian. Kata Telkom 'oh kami sudah menyediakan tapi tidak dipakai dan sebagainya'. Lalu mengapa tidak dipakai? 'Oh aturannya belum ini dan sebagainya'. Enggak begini!" kata TB Hasanuddin.

TB Hasanuddin menjelaskan, jika betul Menkominfo Budi Arie Setiadi, Kepala BSSN Hinsa Siburian, hingga para pejabat Telkom laki-laki, maka mereka harus berani bertanggung jawab.

Baca juga: PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Dia menyebut mereka harus jantan dalam menghadapi rakyat yang dirugikan karena kecerobohan pemerintah itu.

"Kalau kalian laki-laki, kalau kalian pejabat negara, tanggung jawab, 'saya kurang correct, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya'. Itu jantan! Berhadapan dengan rakyat," tukasnya.

Pemerintah diminta kompak, tapi malah salah-salahan

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta pemerintah, khususnya Kominfo, BSSN, dan Telkom untuk kompak dalam menyelesaikan masalah peretasan PDN.

Sebab, kata dia, yang sedang pemerintah hadapi saat ini adalah krisis, di mana layanan publik terganggu buntut penyerangan PDN.

Apalagi, data berharga yang pemerintah pegang harus hilang begitu saja.

"Singkat saja, Pak, yang paling penting kan kekompakan. Ini kan krisis, Pak, ya, di konpers pertama, ada Pak Kepala BSSN, Pak Menkominfo, langsung rapat. Di yang kedua hanya Kepala BSSN, di yang ketiga Telkom saja mewakili pemerintah. Artinya yang ketiga hanya Telkom, saya enggak apa-apa, apakah teknis tetap kompak?" tanya Meutya.

"Tetap kompak," jawab Budi Arie.

"Semuanya satu, tidak ada saling menyalahkan," kata Meutya.

"Enggak, enggak ada," ucap Budi Arie.

"Karena ini sebuah krisis besar, jadi kalau ada itu, kita hilangkan dulu nih sebelum kita lakukan pendalaman," kata Meutya.

Baca juga: DPR Heran Tak Ada Back Up Data PDN yang Diserang, BSSN Lempar Bola ke Kominfo

Namun, pada kenyataannya, Meutya menilai pemerintah malah saling menyalahkan antar satu sama lain dalam rapat.

Politikus Golkar itu menyebut Kominfo kerap menyalahkan kementerian/lembaga (K/L) lain yang tidak mau mem-back up data ke PDN.

"Jadi tolong di sini kita enggak mau dengar pemerintah menyalahkan. Dan mohon maaf dari Kominfo tadi awalnya ini agak seolah bahwa, ‘ini K/L, K/L lain enggak mau backup gitu’. Ada seolah-olah itu yang kita tangkap tadi gitu," kata Meutya.

Menurut Meutya, jika pemerintah saja tidak kompak dalam menangani krisis, maka persoalan akan semakin tidak beres.

Meutya geram dengan pemerintah yang sibuk salah-salahan, sementara musuhnya adalah teknologi yang sulit.