Panasnya Rapat di DPR Bahas Peretasan PDN: Kominfo, BSSN dan Telkom Saling Lempar Bola hingga Disindir Bodoh

"Saya sekali lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini, bapak-bapak. Kompak atau tidak sebagai pemerintah? Kalau sudah enggak kompak, enggak beres! ini teknologi sudah lawannya sulit, pemerintah saling salah-salahan," tutur Meutya.

"Jadi tolong ini selesai di sini. Habis ini enggak boleh lagi ada yang, 'ini karena ini, ini karena ini'. Begitu ya," sambungnya.

DPR sentil pemerintah bodoh

Meutya turut menyentil pemerintah bahwa persoalan dari tidak adanya back up data PDN yang diretas bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan.

Kepala BSSN, Hinsa Siburian mulanya menyebut mereka memiliki masalah dalam tata kelola.

"Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa.

Mendengar pengakuan Hinsa, Meutya menegaskan persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola.

Dia menyebut pemerintah melakukan kebodohan dengan tidak mem-back up data PDN.

"Kalau enggak ada backup, itu bukan tata kelola sih, Pak, kalau alasannya ini kan kita enggak hitung Surabaya, Batam backup kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," tukas Meutya.

"Iya," ucap Hinsa.

"Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia," kata Meutya.

Baca juga: Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Meutya menyebut Imigrasi lah yang paling patuh menyetor data ke PDN, sehingga mereka yang paling tidak selamat dalam kasus peretasan ini.

Dia kembali mengulang bahwa masalah dalam peretasan PDN ini bukan tata kelola, melainkan kebodohan pemerintah.

"Yang paling patuh Imigrasi saya dengar. Itu yang paling enggak selamat. Intinya jangan bilang lagi tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola, ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan?" imbuh Meutya.

Akankah Budi Arie mundur dari Menkominfo?

Usai rapat bersama Komisi I DPR, Budi Arie Setiadi dicecar pertanyaan oleh wartawan, apakah dirinya akan mundur dari posisi Menkominfo atau tidak.

Alih-alih memberi jawaban yang jelas, Budi Arie justru meminta publik untuk menunggu terkait keputusan dirinya akan mundur dari jabatan Menkominfo atau tidak.

Adapun desakan mundur kepada Budi Arie bermunculan setelah sistem PDN sementara diretas.

"Ya tunggu saja lah," ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024) malam.

"Ah sudah lah biar saja," lanjut Budi yang masih menanggapi soal desakan agar dirinya mundur dari Menkominfo.

Baca juga: Muncul Petisi agar Menkominfo Mundur Imbas PDN Diserang Ransomware

Terkait petisi yang muncul agar mundur dari Menkominfo, Budi memilih untuk tidak berkomentar.

Menurutnya, itu adalah hak rakyat untuk menyuarakan keinginannya.

"Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," katanya.