Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo Masih Bisa Bilang Alhamdulillah usai PDN Diretas, Ini Sebabnya

Kompas.com - 28/06/2024, 05:42 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi masih bisa bersyukur dan mengucap "alhamdulillah" usai sistem  pusat data nasional (PDN) diretas. 

Budi bersyukur karena pelaku yang meretas sistem PDN bukanlah sebuah negara, melainkan non-state actor dengan motif ekonomi.

Jika sampai negara yang melakukan serangan, kata dia, maka permasalahan yang dihadapi Indonesia sangat berat.

Baca juga: Gagal Lawan Peretas PDN, Pemerintah Pasrah Kehilangan Data Berharga

Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024). Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

"Memang masih ada laporan dari tim juga yang terus terang tidak bisa kita ekspos terbuka. Laporan tim yang sedang kerja di Surabaya. Ada beberapa hal yang menurut saya bisa menerbitkan optimisme kita di sana," ujar Budi.

"Karena dalam serangan siber ini selalu analisanya dua saja. Ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu sudah alhamdulillah dulu. Karena kalau yang nyerang negara, berat," sambungnya.

Baca juga: Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Budi lantas memberi contoh jika pelaku peretasan adalah negara. Dia mencontohkan pemerintah Arab Saudi yang diserang oleh hacker asal Iran.

Dia menilai, apa yang dialami oleh Arab Saudi itu berat, karena pelakunya adalah Iran yang merupakan sebuah negara.

"Dan kita berharap semoga nanti kita laporkan secara berkala dan seluruh anggota Komisi I tentang perkembangan pemulihan PDNS 2 Surabaya. Karena dari tahap yang sudah kita lakukan, paling tidak identifikasi, deteksi, proteksi, juga kita lakukan terhadap PDNS 1, ini juga kita terus lakukan pemulihan dalam waktu yang segera dan secepatnya," imbuh Budi.

Baca juga: PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Serangan siber terhadap server PDN ini diketahui terjadi lantaran adanya virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai lockbit 3.0.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun mengungkapkan adanya permintaan uang sebesar 8 juta dollar untuk tebusan dari peretas server PDN.

Namun, Budi menegaskan pemerintah tidak akan membayar tebusan yang diminta si hacker.

Pemerintah pun memasrahkan data yang sudah diretas itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Belum Pasti Jadi Oposisi Pemerintah, PKS: Tergantung Prabowo, Mengajak atau Tidak?

Nasional
Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Bela Jokowi yang Dituding Sodorkan Nama Kaesang di Pilkada Jakarta, Luhut: Jangan Asal Ngomong

Nasional
Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Survei LSI: Kaesang, Kapolda Jateng, Eks Ajudan Prabowo, dan Raffi Ahmad Ramaikan Bursa Pilkada Jateng 2024

Nasional
Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Mahasiswa Tak Bisa Cairkan Bantuan Usai PDN Diretas, Anggota DPR Minta KIP Kuliah Segera Dipulihkan

Nasional
Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Belum Punya Pilihan, Pilkada Jateng Masih Terbuka Semua Calon

Nasional
Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Di Depan AS-Rusia, Delegasi RI Minta Kemampuan Pasukan Perdamaian Dunia Ditingkatkan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Satgas Judi "Online" Diharap Bekerja Tak Terlibat Konflik Kepentingan

Nasional
PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi 'Online' ke MKD

PPATK Didesak Segera Serahkan Daftar Anggota DPR Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi 'Online'

MPR Dukung Sanksi Berat Buat Legislator Main Judi "Online"

Nasional
Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Buka Peluang Kerja Sama dengan PDI-P, PKS: Kami Sudah Berkali-kali Koalisi di Pilkada

Nasional
PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

PKS Bakal Temui Cak Imin dan PKB, Bahas Rencana Duet Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta

Nasional
Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Dompet Dhuafa Hadiri Kegiatan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid di Vietnam

Nasional
Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Yakin Tak Blunder Usung Anies-Sohibul di Pilkada, PKS: Kami Bukan Pemain Baru di Jakarta

Nasional
Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com