Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jokowi Perintahkan PDN Diaudit Imbas Peretasan, tapi Projo Bela Menkominfo...

Kompas.com - 29/06/2024, 09:06 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya memanggil para menteri dan sejumlah pejabat terkait ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas evaluasi sistem pusat data nasional (PDN), Jumat (28/6/2024).

Rapat itu digelar menyusul peretasan PDN sejak 20 Juni lalu, yang berakibat pada lumpuhnya sejumlah layanan publik.

Para pejabat yang hadir antara lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi; Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Hinsa Siburian; dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Lalu, ada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly; Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa; dan Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) Yusuf Ateh.

Hadir pula Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko.

Rapat berlangsung sekitar satu jam, dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir menjelang pukul 15.00 WIB.

Baca juga: Menkominfo dan Kepala BSSN Menghilang usai Ratas PDN di Istana, Tak Ikut Beri Keterangan Pers

Minta audit khusus

Menurut Kepala BPKP Yusuf Ateh, Presiden Jokowi dalam rapat meminta lembaganya untuk mengaudit tata kelola PDN usai mengalami peretasan.

"Nanti kita akan mengaudit, disuruh audit tata kelola PDN," kata Yusuf Ateh usai rapat bersama Presiden.

Ateh menuturkan, pihaknya akan mendalami tata kelola dan finansial PDN. Audit diperlukan untuk mengetahui potensi kesalahan tata kelola dan dampak dari kebocoran data PDN.

Ia menuturkan, sejauh ini PDN memang belum pernah diaudit.

"Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kalau kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu. Enggak tahu (jumlah lembaga yang akan diaudit), baru rapat tadi," tutur Ateh.

Kendati demikian, Ateh tidak menjelaskan lebih lanjut kapan Jokowi menargetkan audit selesai.

"Secepatnya, the sooner the better (lebih cepat lebih baik)," jelas Ateh.

Sementara itu, Direktur Network dan IT Solution Telkomsigma, Herlan Wijanarko, meyakini, persoalan peretasan PDN bisa diselesaikan.

Baca juga: Buntut Peretasan, Pemerintah Kaji Contoh Pengelolaan PDN di Luar Negeri

Menurut Herlan, sebagai pihak yang ikut mengelola PDN dalam hal backup data, Telkomsigma akan mengupayakan semua layanan enkripsi diaktifkan

Halaman:


Terkini Lainnya

28.775 Wirausahawan Mandiri Dihasilkan dari Program Pena Kemensos, Lampaui Target

28.775 Wirausahawan Mandiri Dihasilkan dari Program Pena Kemensos, Lampaui Target

Nasional
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: 8 Tahun di KPK, Saya Gagal Berantas Korupsi

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata: 8 Tahun di KPK, Saya Gagal Berantas Korupsi

Nasional
Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

Pemerintah Bidik 500 Miliar Dollar AS Dana Kelolaan Family Office di Indonesia

Nasional
Sandiaga Tunggu Penugasan Partai buat Maju Pilkada 2024

Sandiaga Tunggu Penugasan Partai buat Maju Pilkada 2024

Nasional
Demokrat: Bagi DPR, KPK Seperti 'Teroris', Menakutkan

Demokrat: Bagi DPR, KPK Seperti "Teroris", Menakutkan

Nasional
Indonesia Kecam Israel yang Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

Indonesia Kecam Israel yang Sahkan Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Palestina

Nasional
Menakar Gagasan Gubernur Tak Lagi Mewakili Pemerintah Pusat

Menakar Gagasan Gubernur Tak Lagi Mewakili Pemerintah Pusat

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Family Office di Indonesia

Pemerintah Bakal Bentuk Tim Khusus untuk Kaji Family Office di Indonesia

Nasional
Pendaftar Capim dan Dewas KPK Baru 26 Orang, Pansel Segera Lakukan Evaluasi

Pendaftar Capim dan Dewas KPK Baru 26 Orang, Pansel Segera Lakukan Evaluasi

Nasional
TNI AU Dapat Hibah Tempat Pemeliharaan Mesin Pesawat C-130 Hercules dari AS

TNI AU Dapat Hibah Tempat Pemeliharaan Mesin Pesawat C-130 Hercules dari AS

Nasional
KPK Sita 40 Bidang Lahan Eks Bupati Meranti Senilai Rp 5 Miliar

KPK Sita 40 Bidang Lahan Eks Bupati Meranti Senilai Rp 5 Miliar

Nasional
Ketua Pansel Bantah Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Sepi Peminat

Ketua Pansel Bantah Pendaftaran Capim dan Dewas KPK Sepi Peminat

Nasional
Ketua KPK Ungkap Ada Masalah dengan Polri-Kejagung, Johan Budi dan Anggota DPR Lain Penasaran

Ketua KPK Ungkap Ada Masalah dengan Polri-Kejagung, Johan Budi dan Anggota DPR Lain Penasaran

Nasional
Survei Litbang Kompas: 74 Persen Reponden Yakin Polri Bisa Optimal Dukung Percepatan Transformasi Ekonomi

Survei Litbang Kompas: 74 Persen Reponden Yakin Polri Bisa Optimal Dukung Percepatan Transformasi Ekonomi

Nasional
Dapat Karpet Merah dari KPU, Kaesang Diyakini Semakin Mantap Maju Pilkada

Dapat Karpet Merah dari KPU, Kaesang Diyakini Semakin Mantap Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com