Ketika Istana Beri Pesan untuk Menteri yang Berpotensi Kena "Reshuffle"...

Isyarat-isyarat reshuffle dari Jokowi

Untuk diketahui, sejak akhir 2022 hingga awal 2023 ini Presiden Jokowi sudah empat kali ditanya wartawan mengenai isu perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Dalam keempat kesempatan tersebut, Kepala Negara hanya memberi jawaban yang singkat.

Pada 23 Desember 2022, Presiden ditanyai tanggapan tentang hasil survei terbaru dari lembaga Charta Politika yang menyebutkan mayoritas responden sepakat bila Presiden merombak kabinet Indonesia Maju.

Jokowi hanya menjawab singkat soal kemungkinan itu.

"Mungkin," ujar Jokowi kepada awak media usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Jawa Barat.

Saat awak media menanyakan apakah kemungkinan reshuffle dilakukan awal 2023, Jokowi tidak memberikan jawaban pasti.

"Ya nanti," kata Jokowi menegaskan.

Baca juga: Gaduh soal Reshuffle, PDI-P Terus Sudutkan Nasdem, Jokowi Bilang Tunggu Saja

Isu mengenai perombakan kabinet sebenarnya kembali mengemuka menjelang akhir 2022.

Terlebih, setelah salah satu parpol koalisi pendukung Jokowi, yakni Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada November tahun lalu.

Pencapresan itu pun mendapat reaksi dari parpol koalisi dan relawan Jokowi.

Beberapa dari mereka mendukung wacana reshuffle yang menyasar menteri-menteri dari Nasdem.

Salah satu penyebabnya karena langkah Nasdem yang dinilai berseberangan dengan permintaan Jokowi yang meminta hati-hati dan jangan terburu-buru menentukan sosok capres.

Di sisi lain, sebagaimana disebutkan PDI-P, sosok Anies Baswedan merupakan antitesis dari pemerintah.

Selain itu, figur Anies juga kerap disebut berseberangan dengan politik Istana sehingga Nasdem dianggap seperti bermain dua kaki.

Baca juga: Pengamat: Isu Reshuffle Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Pada Desember 2022, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat meminta agar dua menteri asal Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.