Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Isu "Reshuffle" Bukan karena Pencapresan Anies, tapi Rencana Nasdem Koalisi dengan Oposisi

Kompas.com - 05/01/2023, 17:55 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden (capres) seharusnya tak jadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot menteri-menteri asal partai restorasi itu.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Anies Turun karena Mayoritas Publik Puas dengan Kerja Jokowi

Menurut Yunarto, sulit bagi Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka berencana berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024.

Logikanya, jika Nasdem berniat bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu sudah punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini.

Ihwal megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Nasdem dinilai sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan mereka bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan, sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujar Yunarto.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 35,8 Persen, Anies 28,3 Pesen, Prabowo 26,7 Persen

Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka. Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto.

Kembali soal rencana reshuffle, menurut Yunarto, sebenarnya sah-sah saja jika Jokowi hendak mencopot menteri-menteri Nasdem hanya karena alasan politik. Dia mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya wewenang presiden.

Namun demikian, alangkah baiknya jika reshuffle juga menimbang kinerja para menteri. Seyogianya, reshuffle dijadikan momen bagi presiden mengevaluasi para pembantunya di kabinet yang punya kinerja buruk, terlepas dari apa pun partai politiknya.

"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ucap Yunarto.

Bersamaan dengan itu, lanjut Yunarto, parpol yang mengkritisi kinerja menteri Jokowi hendaknya tak hanya lantang bicara soal perbedaan politik saja, tetapi juga disertai dengan data dan bukti.

Misalnya, dalam hal Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritisi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), seharusnya, anggota Fraksi PDI-P di Komisi IV juga menyajikan data konkrit soal kinerja menteri tersebut.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Kunjungi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Asal Bangun, lalu Bermasalah Kemudian Hari

Kunjungi IKN, AHY: Kita Tak Ingin Asal Bangun, lalu Bermasalah Kemudian Hari

Nasional
Cerita Jimly soal Kebesaran Hati Megawati, Terima Kekalahan Lawan SBY dan Tak Gugat ke MK

Cerita Jimly soal Kebesaran Hati Megawati, Terima Kekalahan Lawan SBY dan Tak Gugat ke MK

Nasional
AHY Koordinasi dengan Panglima TNI soal Lahan-lahan yang Masih Jadi Sengketa

AHY Koordinasi dengan Panglima TNI soal Lahan-lahan yang Masih Jadi Sengketa

Nasional
KPK Dalami Penerbitan WIUP Tambang di Maluku Utara

KPK Dalami Penerbitan WIUP Tambang di Maluku Utara

Nasional
Cerita Jimly Sentil SBY yang Klaim Menang Pilpres Sebelum Pengumuman KPU

Cerita Jimly Sentil SBY yang Klaim Menang Pilpres Sebelum Pengumuman KPU

Nasional
Terima Uang Rp 40 M dalam Kasus BTS 4G, Achsanul Qosasi Diadili 7 Maret

Terima Uang Rp 40 M dalam Kasus BTS 4G, Achsanul Qosasi Diadili 7 Maret

Nasional
Pemuda Penyandang Disabilitas Kali Pertama Lolos Seleksi SIPSS Polri 2024

Pemuda Penyandang Disabilitas Kali Pertama Lolos Seleksi SIPSS Polri 2024

Nasional
Yusrizki Muliawan Divonis 2 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G, Kejagung Banding

Yusrizki Muliawan Divonis 2 Tahun Penjara di Kasus BTS 4G, Kejagung Banding

Nasional
Lonjakan Suara PSI dan Penjelasan KPU yang Tidak Lugas

Lonjakan Suara PSI dan Penjelasan KPU yang Tidak Lugas

Nasional
Tanggal 5 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Suara PSI Tiba-tiba Melonjak, Grace: Kenapa yang Disorot Hanya PSI?

Suara PSI Tiba-tiba Melonjak, Grace: Kenapa yang Disorot Hanya PSI?

Nasional
Sudirman Said Sebut Pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan Lebih Sering Bertemu

Sudirman Said Sebut Pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud akan Lebih Sering Bertemu

Nasional
Rekapitulasi Suara KPU Sabtu Siang hingga Petang: Prabowo Menang di 6 PPLN, Ganjar 5, Anies 1

Rekapitulasi Suara KPU Sabtu Siang hingga Petang: Prabowo Menang di 6 PPLN, Ganjar 5, Anies 1

Nasional
Era Jokowi Tak Ada Hak Angket, Jimly: 10 Tahun Kok DPR-nya Memble

Era Jokowi Tak Ada Hak Angket, Jimly: 10 Tahun Kok DPR-nya Memble

Nasional
Kata KPU soal Suara PSI yang Tiba-tiba Melonjak di Situs 'Real Count'

Kata KPU soal Suara PSI yang Tiba-tiba Melonjak di Situs "Real Count"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com